Baru Bebas, Lahmudin Kembali Ditahan Kejati Riau
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 05 September 2017 08:09:44
Baru Bebas, Lahmudin Kembali Ditahan Kejati Riau
KETERANGAN GAMBAR :
Baru Bebas, Lahmudin Kembali Ditahan Kejati Riau/ foto: PotretNews.com

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Baru saja dibebaskan bersyarat dalam kasus dugaan korupsi, mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pelalawan, Lahmudin, kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Pekanbaru, terkait kasus dugaan korupsi dana tak terduga (DTT).
 
"Berdasarkan hasil gelar perkara tadi (pagi) ditemukan keterlibatannya dalam kasus bantuan tak terduga hingga ditingkatkan jadi tersangka. Langsung diperiksa sebagai tersangka dan ditahan,"kata Asisten Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH.

Sebelumnya, Lahmudin terjerat kasus korupsi pengadaan lahan kompleks perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci. Saat ini ia menjalani Pembebasan Bersyarat (PB) setelah menjalani hukuman penjara beberapa tahun terakhir.

Dalam kasus DTT Pelalawan ini, Lahmuddin awalnya dipanggil sebagai saksi. Namun setelah diperiksa sebagai tersangka di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Selasa (5/9/17) sore, dia langsung ditahan.


Lahmudin ditetapkan sebagai tersangka bersama, Asi dan Ksm. Dua tersangka terakhir merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta.

Saat digiring ke mobil dinas yang akan membawanya ke Rutan Klas IIB, Lmn enggan berkometar banyak. Ia menutupi wajahnya dengan rompi warna orange.

Ia hanya menganggukkan kepala saat ditanya wartawan terkait Surat Keputusan (SK) dari Bupati Pelalawan, HM Harris, yang jadi dasar penggunaan dana tak terduga tersebut.   Hasil penyidikan, dana itu digunakan dengan tiga modus, yakni penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan dan dana fiktif serta penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan dan menguntungkan orang lain.

Salah satu contohnya, dana juga digunakan untuk perjalanan wisata pejabat. "Orang tidak tahu, diperintahkan berangkat (wisata) pakai dana itu, ya ikut saja," kata Sugeng.

Dari hasil penghitungan kejaksaan, terjadi kerugian negara Rp2,4 miliar dari total anggaran Rp9 miliar yang dialokasikan Pemkab Pelalawan. Jaksa penyidik akan  memanggil sejumlah saksi yang diduga menikmati aliran dana itu untuk dimintai keterangan.rpc/nur

 
INFO TERKAIT 
 Selasa, 12 Juni 2018 09:06:33
Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian, Usulkan 232 Napi Dapat Remisi Idul Fitri
 Jumat, 08 Juni 2018 09:06:40
Diperiksa KPK, Bupati Bengkalis Sebut Rp1,9 Miliar dari Usahanya
 Rabu, 06 Juni 2018 07:06:25
Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Bantah Diperiksa
 Rabu, 06 Juni 2018 06:06:59
PN Bengkalis Gelar Sidang Marathon Dugaan Money Politic Pilgub Riau
 Rabu, 06 Juni 2018 10:06:13
KPK Periksa 8 Orang Saksi Terkait Dugaan Korupsi Jalan Poros di Bengkalis
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca