Ternyata Nama Bupati Siak yang Hilang di Dakwaan JPU
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 13 September 2017 11:09:42
Ternyata Nama Bupati Siak yang Hilang di Dakwaan JPU
KETERANGAN GAMBAR :
Foto Ilustrasi/Net

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO -Ternyata isi dakwaan yang dibacakan berbeda oleh Jaksa Immanuel Tarigan SH dalam kasus dugaan korupsi paket program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkudes) di BPMPD Siak Tahun 2015, tidak menyebutkan nama Bupati Siak H Syamsuar.
 
Kasus yang merugikan negara Rp1,16 miliar, dengan terdakwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Abdul Razak digelar Senin (12/9/17) kemarin itu menyisakan pertanyaan.

Dakwaan yang disematkan kepada terdakwa, Abdul Razak tiba-tiba diganti oleh Jaksa saat persidangan berlangsung. Hal ini sempat membuat Hakim mempertanyakannya, sebab dakwaan yang telah dipegang majelis dan terdakwa berbeda dengan yang dibacakan Jaksa.

Perbedaan dakwaan itu terkait dengan alur kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam dakwaan pertama diserahkan ke pengadilan disebutkan jika terdakwa menerima brosur dari H.Syamsuar, untuk mempelajari brosur paket Simkudes. Perubahan terjadi saat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan menghilangkan kejadian tersebut.

"Di KUHAP mengatur kalau perubahan dakwaan harus dilakukan sebelum hari H sidang.
Bagi terdakwa dakwaan ini jadi bahan untuk mempersiapkan eksepsi. Kedua, ada cerita berbeda di dakwaan. Tadinya tersebut nama bupati Siak, justru diperubahan (dakwaan yang dibacakan,red) hilang. Secara hukum acara itu fatal," ungkap Hakim anggota Kamazaro Waruwu SH, Selasa (12/9/17) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Terhadap persoalan ini, majelis hakim belum mengambil sikap. Sikap akan diputuskan pada sidang lanjutan yang akan digelar dengan mengagendakan pembacaan Eksepsi.

Terkait perubahan ini, Kamazaro mempertanyakan asal perubahan dakwaan. Dakwaan harus berasal dari penyidikan yang dilakukan penyidik.

"Kalau perubahan dakwaan tidak didasari penyidikan, darimana JPU mendapatkannya. Secara hukum acara itu fatal, apalagi Tipikor. Makanya saya marah. Perubahan dakwaan pasti dikomunikasikan dengan Kajari," tegasnya.

Terhadap perubahan dakwaan ini pun juga harus dilakukan sebelum hari H persidangan perdana, bukan saat sidang berlangsung."Perubahan dakwaan itu diatur tapi tidak pada hari  H sidang,"ulasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, Emmanuel Tarigan SH, saat dikonfirmasi terkait hilangnya nama Bupati Siak (Syamsuar) dalam dakwaan tersebut mengatakan, dirinya membantah menutupi dan melindungi orang nomor satu di Kabupaten Siak tersebut.‎

"Yang jelas tidak ada kami tutup-tutupi. Kalau mau lebih jelasnya, silahkan datang kesini (Kejari Siak). Nanti saya jelaskan semuanya,"katanya.nur

 
INFO TERKAIT 
 Selasa, 21 November 2017 07:11:54
BBPOM Pekanbaru Sita 1.923 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya
 Jumat, 17 November 2017 08:11:03
Hakim Vonis Mantan Kasatpol PP Bengkalis 16 Bulan Penjara
 Jumat, 17 November 2017 08:11:42
Sejumlah Tersangka Dugaan Tipikor RTH Laporkan Aspidsus Kejati ke Polda
 Kamis, 16 November 2017 06:11:32
Operasi Zebra Siak 2017 : Pelanggaran Lalu Lintas Rohul Meningkat 188 Parsen
 Kamis, 16 November 2017 06:11:26
JPU Tuntut Hukuman Mati Bandar Narkoba Eri Jack
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca