Lima Tersangka Korupsi Lampu Sorot Pekanbaru Segera Diadili
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Sabtu, 02 Desember 2017 10:12:35
Lima Tersangka Korupsi Lampu Sorot Pekanbaru Segera Diadili
KETERANGAN GAMBAR :
Lima Tersangka Korupsi Lampu Sorot Pekanbaru Segera Diadili/ foto Tribun p

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Pengadilan Tipikor Pekanbaru segera menyidangkan lima terdakwa dugaan korupsi pengadaan lampu sorot dan LED Pemko.
 
Ini menyusul setelah PN Pekanbary menerima berkas perkaranya."Hari ini kita terima berkas perkara kasus dugaan korupsi lampu sorot Pemko Pekanbaru,"kata Panmud Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Deny Sembiring SH.
 
Disebutkan, kelima terdakwa itu adalah, Masdahuri, Abdul Rahman Afrizal alias Majid, Hendy Wijaya dan Munahar. Berkas perkara ini dilimpahkan jaksa penuntut umum (JPU) M Amin SH.
 
Dakwaan JPU menyebutkan, terdakwa Masdahuri selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Abdul Rahman dan Aftizal alias Majid, pihak swasta selaku broker proyek serta Hendy Wijaya, selaku penyedia barang dan Munahar, penggiat LSM yang juga broker proyek.
 
Kelimanya didakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,6 miliar. Mereka diduga telah melakukan praktik mark up dalam pengadaan barang.
 
Pengadaan lampu jalan ini bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 sebesar Rp 6 miliar lebih. Anggaran itu diduga digelembungkan (mark up) jauh dari harga sebenarnya.
 
Kegiatan tersebut masuk dalam Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Swasta dan Lingkungan Kota Pekanbaru 2016 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Pagu anggaran kegiatan tersebut Rp 6,7 miliar. Untuk kontraknya sendiri sekitar Rp 6,3 miliar
 
Atas perbuatannya itu, kelima terdakwa dijerat Pasal 2 Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.**nur

 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 22 Juni 2018 01:06:26
Anggota DPRD Bengkalis Dipanggil KPK
 Jumat, 22 Juni 2018 01:06:37
Jaksa Ajukan Banding Kasus Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis dan Ajudan
 Selasa, 12 Juni 2018 09:06:33
Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian, Usulkan 232 Napi Dapat Remisi Idul Fitri
 Jumat, 08 Juni 2018 09:06:40
Diperiksa KPK, Bupati Bengkalis Sebut Rp1,9 Miliar dari Usahanya
 Rabu, 06 Juni 2018 07:06:25
Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Bantah Diperiksa
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca