Bupati Rohul, Suparman Resmi di Eksekusi : Pemberhentian Bupati Tidak Perlu Paripurna
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Kamis, 07 Desember 2017 04:12:53
Bupati Rohul, Suparman Resmi di Eksekusi : Pemberhentian Bupati Tidak Perlu Paripurna
KETERANGAN GAMBAR :
Bupati Rohul, Suparman Resmi Di Eksekusi : Pemberhentian Bupati Tidak Perlu Paripurna

ROKAN HULU, UTUSANRIAU.CO - Pasca di Eksekusi JPU KPK ke lembaga permasyarakatan suka miskin Bandung. Terpidana Korupsi Pembahasan APBD Riau 2014 dan APBD 2015 Suparman   juga bakal diberhentikan dari jabatanya sebagai bupati Rohul.  Namun ternyata,  Proses pemberhentian Suparman sebagai Bupati Rohul ini,  tidak perlu dilakukan melalui Proses Paripurna di DPRD Rohul. 

Menurut Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri Rabu (7/1217), yang di konfirmasi melalui telpon Selulernya  mengatakan,  sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah. pemberhentian kepala daerah  melalui mekanisme paripurna DPRD hanya dilakukan jika DPRD melakuan impactman atau pemakzulan kepada Kepala Daerah, dikarenakan adanya krisis kepercayaaan publik, kepala darah melakukan tindakan asusila, kepala daearah mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

Namun untuk persoalan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah). mekanisme pemberhentian kepala daerah dan pengangkatan wakil kepala daerah sebagai kepala daerah  dilakukan langsung oleh mentri dalam negeri melalui usulan dari guberur riau.

"dalam kondisi ini posisi DPRD rohul hanya bersifat pasif, kita sifatnya  hanya menunggu saja surat pemberhentian dari mendagri itu" kata Kelmi Amri.

Lebih Lanjut Kelmi Menjelaskan, Sesuai Undang-undang, Proses Pemberhentian Suparman sebaga Bupati Rohul nantinya akan diusulkan Gubernur riau Kepada Menteri dalam Negeri. kemudian Menteri dalam negeri menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Pemberhentian Bupati sekaligus  pengangkatan Wakil Bupati Sebagai Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati. 

" Untuk Proses pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati juga tidak perlu proses paripurna.  sementara untuk Mencari Wakil Bupati,  akan ada proses lebih lanjut sesuai yang sudah diatur dalam Undang-undang" jelas Kelmi.

Sambil menunggu surat pemberhentian resmi dari mendagri,  kelmi meminta agar roda pemerintah di kabupaten rokan hulu tetap berjalan normal. semua pihak diminta menghormati dan menghargai keputusan ini dengan cara cara yang baik serta tidak boleh melakukan respon berlebihan dan harus saling menjaga persaaan. (Ar)

 
INFO TERKAIT 
 Kamis, 13 Desember 2018 05:12:59
10 Kecamatan di Inhu Terendam Banjir, Termasuk 36 Sekolah
 Kamis, 13 Desember 2018 03:12:13
Fokus Ornop Inhil Menggelar Seminar dan Talk Show
 Kamis, 13 Desember 2018 03:12:32
Pilkades Serentak 2018 : Calon Nomor Urut Dua Desa RTH Raih Suara Terbanyak
 Kamis, 13 Desember 2018 08:12:30
Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau
 Kamis, 13 Desember 2018 08:12:16
Debit Air Sungai Kampar Meluap Akses Darat Langgam Menuju Pangkalan Kerinci
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca