Indonesia Membutuhkan Keterpaduan dalam Pengelolaan Mangrove
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 13 Desember 2017 08:12:13
Indonesia Membutuhkan Keterpaduan dalam Pengelolaan Mangrove
KETERANGAN GAMBAR :
Indonesia Membutuhkan Keterpaduan dalam Pengelolaan Mangrove

JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Hutan mangrove merupakansalahsatuekosistem yang paling produktifnamun juga sebagaisalahsatuekosistem paling terancam di dunia. Sepertiterumbukarang (ataudisebut juga coral reef), hutan mangrove juga menjadi daerah perlindungan dan perkembangan bagi biota laut yang sangat beragam, seperti ikan, kepiting, udang dan moluska, serta fauna hutan seperti monyet, burung dan reptil.

Ekosistem mangrove di banyaktempat juga menyediakan “critical service” (layananpenting) untukmanusia. Hal ini meliputi layanan terhadap perikanan komersial maupun terhadap masyarakat sekitar yang mengandalkan penghasilan dan sumber makanannya dari perikanan daerah pesisir serta sebagai daerah pariwisata, konservasi, pendidikan dan penelitian, Sealasa 12 Desember 2017.  

Dari total 15,2 juta mangrove yang  tersebar di 124 negara tropis dan sub tropis di berbagai penjuru dunia, 21% ada di Indonesia. Namun karena konversi lahan dan peristiwa alam, 70% hutan mangrove Indonesia saat ini dikategorikan rusak. 

Fakta ini di sampaikan oleh pakar mangrove Indonesia dari Institut Pertanian Bogor Prof. Cecep Kusmana pada acara Thought Leaders Forum (TLF) ke-15 yang di selenggarakan oleh The Nature Conservancy (TNC) Indonesia di Jakarta (12/12) dengan mengambil tema Menyelamatkan Hutan Mangrove Indonesia. 

Melihat kondisi kerusakan mangrove Indonesia, TNC Indonesia Bersama mitra telah menginisiasi sebuahwadah yang akan melibatkan beragam pemangku kepentingan terkait konservasi dan restorasi mangrove yaitu Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA). 

Aliansi ini dirancang untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, akademisi, danmasyarakat yang inginmenyumbangkantenagadanpikiranbagiperbaikankondisi mangrove di tanah air. 

Semua pemangku kepentingan yang terlibat di harapkan dapat aktif berperan dalam MERA danmenyokong keberlanjutannya.

Country Director TNC Indonesia Rizal Algamar mengatakan, "dengan 70% hutan mangrove Indonesia saat ini dalam kondisi rusak, dibutuhkan sebuah tindakan kolektif yang dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan bahkan memperbaiki kualitas hutan mangrove. 

Kami melihat MERA dapat menjadi wadah yang dapat menyatukan semua pemangku kepentingan untuk tujuan bersama dalam skala dan waktu yang lebih signifikan." 

"Platform MERA merupakanmilikkitasemua, danbilaterwujudakanmenjadisumbanganpentingbagiperbaikan mangrove di Indonesia,” pungkas Rizal.
Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kelik Wirawan Wahyu Widodo yang hadir membuka acara ini mengungkapkan apresiasinya terhadap MERA. 

"Dalam kunjungannya ke Muara Gembong Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya hutan mangrove sebagai bagian dari program Perhutanan Sosial untuk membantu perekonomian petani dan petambak. Saya senang sekali hari ini dapat turut hadir di forum yang membahas bagaimana insiatif konservasi mangrove dapat terakselerasi dan di perluas dengan upaya dari multi pihak baik itu pemerintah, swasta, LSM ,akademisi serta komunitas,” ungkapnya.

Pakardari IPB Prof. Dietriech G. Bengen mendukung konsep MERA dan menegaskan ke-3 pilar yang dapat menjadi penopang keterpaduan pengelolaan mangrove yang tepat guna. 

"Kerjasama antar lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta harus di ikuti dengan koordinasi antar departemen/ dinas dan pemerintah pusat-daerah serta di dukung oleh konsultasi legislatif, publik, dan pakar," terang Dietriech terkait konsepnya.
  
Beberapa pihak swasta yang hadir pada acara TLF ke-15 ini menyatakan dukungannya terhadap upaya pembentukan MERA. “Kita sudah mendengarkan bagaimana mangrove bisa berperan dan memberi manfaat bagi kita. Saya sangat peduli dan kami akan membicarakannya dengan rekan-rekan swasta untuk berkolaborasi dalam MERA untuk Bersama- sama menggerakkan program untuk hutan mangrove di pesisir pantai di seluruh Indonesia,” terang Franciscus Welirang, Presiden Direktur PT. Bogasari Flour Mills.

Direktur Wetland International – Indonesia I. Nyoman N. Suryadiputra, menegaskan urgensi terbentuknya pengelolaan mangrove yang terintegrasi. Ia berkata, “Saat ini wilayah Demak sudah kehilangan pantai sepanjang 2 km. Mari kita bersama- sama melakukan kerja nyata, tidak hanya terbatas pada studi.”

Konservasi sumberdaya ekosistem angrove dihadapkan pada empat tantangan strategis yaitu membangun pendekatan ilmiah untuk perlindungan dan restorasi hutan mangrove; melibatkan pemangku kepentingan kunci untuk mengubah kebijakan dan peraturan; pengelolaan yang terpadu dan efektif untuk restorasi, proteksi serta ke berlanjutan dari sisi pendanaan; dan program kemitraan dan penjangkauan.

Hal di atas dapat di capai dengan pembentukan MERA untuk meningkatkan kelestarian ekosistem mangrove dan juga akan berkontribusi dalam mengurangi kerentanan komunitas pesisir, melindungi sumberdaya alam dan aset - aset vital, dan mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan untuk terus melindungi hutan mangrove yang tersisa. Dengan bergabung dalam MERA, pemangku kepentingan diharapkan dapat:

•Mendukung program pemerintah Indonesia dalam program terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama mengenai pemulihan hutan mangrove yang dapat menyimpan stok karbon yang sangat besar.
•Menunjukkan hasil - hasil sosial dan lingkungan dapat ditunjukkan secara jelas dan dengan mudah dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan (multi stake holders).
•Memenuhi komitmen tanggung jawab dengan mendukung proyek masyarakat berbasis sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
•Menjadi organisasi panutan, baik dari segi replikasi (scale-up) daninovasi program konservasi yang berkelanjutan (sustainability). **Rls

 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 13 Juli 2018 08:07:53
Wakil Bupati Meranti Resmikan Program Bank Sampah, Tumbuhkan Partisipasi Masyarakat Tanggulangi Masalah Sampah
 Minggu, 01 Juli 2018 10:07:57
170 Cagar Budaya Inhu Belum ada Penetapan
 Kamis, 28 Juni 2018 09:06:26
Dana Penunjang Karhutla Diusulkan ke Pusat
 Sabtu, 09 Juni 2018 05:06:59
Pantauan BMKG Pekanbaru, 14 Hotspot Muncul di Sumatera
 Rabu, 30 Mei 2018 08:05:42
Apindo Riau: Tanpa Regulasi Perizinan Baik, RTRW Riau Itu Tak Berarti Apa-Apa
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca