PERS Bebas Bukan "Liar" Tanpa Aturan
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Minggu, 17 Desember 2017 12:12:17
PERS Bebas Bukan "Liar" Tanpa Aturan
KETERANGAN GAMBAR :
Edwar Pangaribuan, M.Si usai mengikuti UKW foto bersama Tim Dewan Pers

KEBEBASAN PERS merupakan berita bahagia bagi para insan pers. Karena dengan adanya kebebasan itu, Pers/Wartawan sebagai pemberi informasi kepada rakyat tidak takut lagi pada pemerintah, menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Pers bebas bukan "liar" tanpa aturan dalam mengungkap berbagai kritik terhadap institusi kekuasaan serta pejabat.  Pemerintah senantiasa diawasi dan dikontrol oleh pers, sehingga pemerintah pun menjadi semakin cerdas dan bijaksana. 

Kritik kritik itu menjadi masukan dan peringatan yang sangat fungsional bagi kekuasaan yang demokratis. Kebebasan pers merupakan prasyarat mutlak agar negeri ini menjadi lebih baik, lebih demokratis, rakyatnya menjadi cerdas, dan pemerintahannya pun menjadi lebih arif dan bijaksana.   Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah mengamanatkan kebebasan mutlak, sebagai pengejawantahan kemerdekaan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Peraturan itu sebagai landasan legal bagi media dalam memberitakan segala hal, termasuk mengkritik negara, kontrol sosial, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat.

Tetapi kebebasan pers bukan "liar" tanpa aturan, harus memenuhi kode etik jurnalistik/wartawan. Saat ini banyak kejadian pers/wartawan dan Media massa tidak mengindahkan kode etik, sehingga digugat. Ini ulah  oleh oknum wartawan atau mengaku wartawan dan wartawan "gadungan atau abal abal" tidak bertanggungjawab.  Mengaku media independen dan wartawan profesional sebagai modusnya, namun nyatanya tidak.

Dewan Pers menegaskan Penyiaran Berita harus Memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Penyiaran atau publikasi harus yang faktual dan jelas sumbernya. Berita harus berimbang dan tanpa berpihak atau terlalu jauh mengadili orang tertentu. Sehingga seperti memihak kepada suatu kelompok atau oknum tertentu. Pers, Media senantiasa  berusaha untuk meralat setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan yang ternyata tidak sesuai dan dapat merugikan pihak lainnya. Sebaiknya memberitakan informasi yang berimbang yang artinya memberikan ruang atau waktu kepada masing-masing pihak secara proporsional sehingga tidak akan menyulut kebencian antar kelompok atau dapat mengganggu integrasi masyarakat.
 
Korban yang merasa  dirugikan akan pemberitaan pers dapat melaporkan permasalahannya tersebut kepada Dewan Pers agar media massa yang mempublikasikan dikenakan sanksi atau hukuman  yang sesuai dengan yang dilakukan atau ditertibkan. Wartawan atau  penulis tidak boleh menyiarkan berita yang berbentuk opini serta hal lainnya yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara langsung.

Kegiatan pers, atau jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan media lainnya dengan kode etiknya.  Media massa harus terdaftar di dewan pers dan para wartawan harus kompeten sesuai jenjangnya adalah yang diakui dewan pers.

Kami dari tim redaksi UTUSANRIAU.CO menegaskan bahwa Pers memiliki beban moril, menjaga kepercayaan. Bekerja secara profesional berdasarkan kerja-kerja jurnalistik dengan mengindahkan Kode Etik . Meminta Dewan Pers dan seluruh elemen kewartawanan serta media, bekerjasama menertibkan pers "liar" yang melanggar kode etik. Karena ini merusak citra pers, media dan dewan pers. Kita jaga kepercayaan publik kepada pers tercinta.


Edward Pangaribuan, M.Si WU/Wartawan UTUSANRIAU.CO

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 29 Juli 2018 11:07:56
Kota Siak Ditetapkan Jdi Cagar Budaya Nasional
 Senin, 26 Maret 2018 10:03:43
Persoalan Klasik Daftar Pemilih
 Selasa, 10 Oktober 2017 08:10:15
Konstelasi Politik Jelang Pilgub Riau 2018
 Senin, 02 Oktober 2017 10:10:31
Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau di Ketok Palu
 Senin, 02 Oktober 2017 10:10:20
Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau di Ketok Palu
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca