Alur Pelayaran Kapal Ro-ro, Kapal Cepat Belum Ada Aspek Legalitas
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 20 Februari 2018 08:02:39
Alur Pelayaran Kapal Ro-ro, Kapal Cepat Belum Ada Aspek Legalitas
KETERANGAN GAMBAR :
Alur Pelayaran Kapal Ro-ro, Kapal Cepat Belum Ada Aspek Legalitas

BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - Penyeberang Kapal Ferry Ro-ro Sei Alam Bengkalis ke Sei Selari Sei Pakning (pp) dan Kapal Ferry Di Pelabuhan Selat baru BSSR (Bandar Sri Setia Raja) melayani Bengkalis Malaka (pp) dan Muar belum punya alur pelayaran yang resmi.

Hal ini diakui Zul Asri, Kabid Laut Dishub Bengkalis ditemui UTUSANRIAU.CO Di ruangnya selasa 20.02.18.

"Alur Pelayaran baik kapal ferry ro-ro dan Kapal cepat Bengkalis Malaka dan Muar (Malaysia) belum ada rambu rambu navigasi pelayaran, kita ada rencana anggaran 2019 di usulkan ke kementerian perhubungan" terang zul asri.

Kemudian Ia mengatakan Selama ini terutama kapal ferry yang menuju malaysia hanya berdasarkan pengalaman nahkoda kapal padahal alur selat malaka dipenuhi kapal besar juga ferry roro masih mengandalkan pengalaman secara alami papar zul asri.

" Kita tidak bisa menggunakan APBD karena pengadaan navigasi pelayaran ini memerlukan anggaran yang banyak seharusnya kita jemput bola ke kementerian perhubungan agar bisa menggunakan APBN" harapan zul asri sebelumnya di sekwan DPRD Bengkalis.

Alur-Pelayaran sebagaimana mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki definisi Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 

Secara tradisional dapat difahami dimanapun perairan yang memiliki kedalaman dan lebar yang aman untuk kapal berlayar, serta tidak terdapat bahaya navigasi pelayaran maka bisa disebut alur pelayaran. 

Namun sesuai ketentuan Permenhub nomor PM 129 tahun 2017 tentang Alur Pelayaran di Laut dan bangunan dan/ atau Instalasi di Perairan bahwa Penetapan Alur Pelayaran harus memenuhi aspek Teknis dan administrasi. Berdasar regulasi itu, maka walau secara alami suatu perairan telah aman untuk berlayar, namun perlu aspek legalitas berupa penetapan alur pelayaran pada daerah tersebut.(yul)
 

 
INFO TERKAIT 
 Senin, 24 September 2018 08:09:15
DPRD Meranti Apresiasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPID
 Senin, 24 September 2018 05:09:27
DPRD Inhu Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD-P 2018
 Senin, 24 September 2018 09:09:55
Kemendagari Ancam Ambil Alih Penetapan Gubernur Riau Definitif
 Minggu, 23 September 2018 01:09:15
Bupati HM.Wardan : MTQ Ke-28 Th 2018 Kecamatan Keritang Mempunyai Nilai Lebih
 Minggu, 23 September 2018 01:09:00
Sekcam Rambah Tutup Open Turnamen Se - Rambah Di Desa Menaming
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca