Bea Bapenda Rohul Gelar Discussion Terkait NJOP Dan BPHTB Dengan KPP Pratama
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Sabtu, 03 Maret 2018 08:03:55
Bea Bapenda Rohul Gelar Discussion Terkait NJOP Dan BPHTB Dengan KPP Pratama
 
Kepala Bapenda Rohul, Joni Muchtar gelar Focus Group Discussion

ROKAN HULU, UTUSANRIAU.CO - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar discussion dengan KPP Pratama Bangkinang dan Badan Pertanan Nasional Kabupaten rokan hulu untuk menyatukan persepsi terkait adanya perbedaan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Bapenda Rohul, Joni Muchtar jumat (2/3/2018) tujuan digelarnya Focus Group Discussion bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait adanya perbedaan nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.

Pasalnya Nilai Jual  Objek
Bapenda kabupaten rokan hulu berbeda dengan Nilai Jual Objek yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan pajak Pratama bangkinang.

Untuk menyatukan persepsi sehingga hari ini kita lakukan discusssion dengan pihak KPP pratama bangkinang dan termasuk BPN rokan hulu Serta para para pembuat akte notaris kabupaten rokan hulu " Terang Joni.

Apa lagi Februari 2018 sudah kita  targetkan Revisi Nilai Jual Objek Pajak di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Rohul akan Selesai.

Dari 147 desa dan kelurahan di Rohul, 90 persen diantarannya saat ini sudah menyampaikan usulan besaran NJOP baru di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah sudah 90 persen dari seluruh desa dan kelurahan di Rohul yang sudah mengusulkan perubahan NJOP 2018. kondisi ini sesuai dengan target yang kita rencanakan sebelumnya," Tutur Joni.

 
 
Kepala Bapenda Rohul, Joni Muchtar gelar Focus Group Discussion

ROKAN HULU, UTUSANRIAU.CO - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar discussion dengan KPP Pratama Bangkinang dan Badan Pertanan Nasional Kabupaten rokan hulu untuk menyatukan persepsi terkait adanya perbedaan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Bapenda Rohul, Joni Muchtar jumat (2/3/2018) tujuan digelarnya Focus Group Discussion bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait adanya perbedaan nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.

Pasalnya Nilai Jual  Objek
Bapenda kabupaten rokan hulu berbeda dengan Nilai Jual Objek yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan pajak Pratama bangkinang.

Untuk menyatukan persepsi sehingga hari ini kita lakukan discusssion dengan pihak KPP pratama bangkinang dan termasuk BPN rokan hulu Serta para para pembuat akte notaris kabupaten rokan hulu " Terang Joni.

Apa lagi Februari 2018 sudah kita  targetkan Revisi Nilai Jual Objek Pajak di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Rohul akan Selesai.

Dari 147 desa dan kelurahan di Rohul, 90 persen diantarannya saat ini sudah menyampaikan usulan besaran NJOP baru di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah sudah 90 persen dari seluruh desa dan kelurahan di Rohul yang sudah mengusulkan perubahan NJOP 2018. kondisi ini sesuai dengan target yang kita rencanakan sebelumnya," Tutur Joni.

Joni Muchtar juga optimis, dengan direvisinya NJOP Rohul ini nantinya, diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khususnya Sektor Pajak Rohul. dimana, pada tahun 2017 lalu, realisi target PBB-P2 sebesar Rp 14 M, hanya mampu di optimalkan sebesar Rp. 9 Miliar.

"Salah satu mengapa realisi PAD Sektor Pajak rohul 2017 rendah, adalah NJOP yang dinilai tidak relevan lagi,Dengan telah direvisinya NJOP ini nantinya, tahun ini kita sudah naikan target PAD sektor Pajak itu sebesar 15 miliar dan kita optimis merealisikan itu dengan program desa Mandiri PBB-P2 yang sedang kita persiapkan di seluruh Rohul," pungkasnya.

Sementara, Kadarlisman Bidang Perpajakan KPP Pratama Bangkinang (2/3) mengatakan discussion ini untuk menyatukan persepsi terkait adanya perbedaan harga NJOP antara Bapenda rohul dengan KPP Pratama.

Pasalnya pemerintah sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pajak NJOP PBB - P2 dan BPHTB kepada Bapenda kabupaten masing-masing sehingga wajar jika ada perbedaan nilai jual harga NJOP, Namun dengan discussion yang dilakukan hari ini dapat tertuntaskan " Tutupnya.( Adv/ Humas)

 
 
INFO TERKAIT 
 Selasa, 25 September 2018 05:09:58
MTQ XI Kecamatan Pulau Burung Sarana Lahirkan Embrio Qori dan Qoriah
 Senin, 24 September 2018 05:09:56
Bupati Inhil Irup Apel peringatan hari Agraria
 Senin, 24 September 2018 05:09:20
Pilkades Serentak 2018 di Rohul Diikuti 51 Desa
 Selasa, 18 September 2018 07:09:50
Bupati Rohul, Sukiman Terima Dua Permendagri
 Senin, 17 September 2018 06:09:12
Pemkab Inhil Gelar Sosialisasi SPIP
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca