Persoalan Klasik Daftar Pemilih
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Senin, 26 Maret 2018 10:03:43
Persoalan Klasik Daftar Pemilih
KETERANGAN GAMBAR :
Jamaluddin

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Riau Tahun 2018 sebanyak  3.676.326 pemilih, rekapitulasi data tersebut terdiri dari 166 kecamatan, 1.859 desa, 12.054 TPS, 1.868.003 pemilih laki-laki, 1.808.323 pemilih perempuan. Sedangkan jumlah daftar pemilih potensial non-KTP elektronik atau suket sebanyak 245.760 pemilih.

Syarat pemilih menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik, dalam hal pemilih tidak belum memiliki KTP elektronik dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat serta tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

Setelah penetapan DPS ini seluruh masyarakat maupun pasangan calon dapat memberikan masukan kepada KPU terkait kondisi daftar pemilih tersebut. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum terdaftar atau belum dicoklit oleh PPDP. Partisipasi masyarakat terhadap data pemilih ini dapat meningkatkan kualitas daftar pemilih, karena daftar pemilih bermasalah akan menjadi “bom waktu” yang akan “meledak” di Mahkamah Konstitusi pasca Pilkada nantinya. Disamping itu juga persoalan daftar pemilih ternyata memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan jumlah surat suara yang dicetak.

Salah satu persoalan yang mendasar dalam daftar pemilih ini adalah belum tertibnya data kependudukan saat ini, diantaranya permasalahan KTP elektronik yang masih berjalan sampai saat ini, masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik dan ada juga yang belum mendapatkan KTP nya walaupun sudah melakukan perekaman. Persoalan KTP elektronik ini akan berpotensi menjadi masalah yang serius karena mengingat KTP elektronik ini dijadikan sebagai acuan dasar untuk pemutakhiran data pemilih, dan KTP elektronik juga digunakan sebagai dasar dalam memberikan hak pilih di TPS nantinya.

Persoalan lainnya yang sering muncul terkait daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih seperti TNI/Polri, dan masalah lainnya juga seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang pindah alamat dan  pemilih ganda.

Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemutakhiran daftar pemilih ini berdampak pada kualitas daftar pemilih yang dihasilkan, masyarakat masih merasa tidak punya kepentingan terhadap daftar pemilih ini. Ketidakpedulian masyarakat ini merupakan hal yang dianggap “wajar” karena masyarakat masih menganggap bahwa partisipasi dalam pesta demokrasi ini hanya merupakan hak, bukan kewajiban.

Tetapi ironis sekali, ketika partai politik pengusung dan pendukung pasangan calon tidak begitu peduli dengan kualitas daftar pemilih yang dihasilkan oleh KPU. Seharusnya partai politik lebih proaktif dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih berdasarkan salinan yang diberikan oleh PPS kepada partai politik peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota. Tidak fair rasanya ketika partai politik yang terlibat dalam pilkada ini hanya mempersoalkan daftar pemilih pada akhir proses pilkada saja di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak berkontribusi pada awal lahirnya daftar pemilih tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan bersama untuk menyelesaikan persoalan klasik daftar pemilih ini, diantaranya adalah; Pertama, pemerintah harus segera mencari solusi terhadap persoalan data kependudukan yang belum selesai sampai dengan saat ini, misalnya permasalahan KTP elektronik yang merupakan salah satu dasar penenetapan daftar pemilih dan akan digunakan juga nantinya oleh masyarakat yang tidak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Kedua, Partai Politik pengusung dan pendukung pasangan calon harus terlibat aktif dalam mencermati daftar pemilih yang telah dibuat oleh KPU, dan memberikan masukan yang konstrukstif terhadap keadaan daftar pemilih tersebut. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh partai politik, misalnya dengan melakukan pemetaan di basis-basis pendukung masing-masing pasangan calon. 

Apakah semua sudah terdaftar atau belum, apakah ada pemilih pemula yang yang sudah bisa didaftarkan, apakah masyarakat kesulitan untuk didaftarkan sebagai pemilih, dan sebagainya. Dari hasil pencermatan inilah nantinya akan terlihat berapa potensi suara yang bisa memberikan dukungan terhadap pasangan calon, untuk apa sibuk kampanye di daerah yang belum tentu masyarakatnya bisa memilih. 

Disinilah partai politik berperan untuk memenangkan calon yang diusung dan didukungnya. Ketiga, Pengawas pemilu menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih. Pengawas pemilu diharapkan bergerak lebih aktif untuk membantu KPU menemukan masalah daftar pemilih di lapangan, bukan hanya menunggu laporan atau keluhan dari masyarakat. 

Keaktifan pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan terhadap timbulnya masalah dalam daftar pemilih akan berpengaruh terhadap kredibilitas daftar pemilih yang dihasilkan.

Kredibilitas daftar pemilih menjadi salah satu indikator terselenggaranya pemilu yang demokratis, karena hal ini akan berdampak terhadap hak pilih warga negara dan legitimasi atas hasil pilkada itu sendiri.  Kita berharap dalam pesta demokrasi ini, tidak ada hak pilih masyarakat yang sudah dijamin oleh konstitusi itu hilang, apalagi sengaja dibiarkan hilang.

Oleh : Jamaluddin

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 17 Desember 2017 12:12:17
PERS Bebas Bukan "Liar" Tanpa Aturan
 Selasa, 10 Oktober 2017 08:10:15
Konstelasi Politik Jelang Pilgub Riau 2018
 Senin, 02 Oktober 2017 10:10:31
Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau di Ketok Palu
 Senin, 02 Oktober 2017 10:10:20
Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau di Ketok Palu
 Selasa, 19 September 2017 05:09:41
Masyarakat Sekarat Ambulance Darurat
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca