JMGR ajukan 44.998 Hektare Perhutanan Sosial Bersama masyarakat gambut di Riau ke KLHK
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 28 Maret 2018 08:03:13
JMGR ajukan 44.998 Hektare Perhutanan Sosial Bersama masyarakat gambut di Riau ke KLHK
KETERANGAN GAMBAR :
JMGR ajukan 44.998 Hektare Perhutanan Sosial Bersama masyarakat gambut di Riau ke KLHK

JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama perwakilan masyarakat gambut menyerahkan dokumen usulan Perhutanan Sosial kepada Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertempat di Ruangan Rimbawan II gedung Manggala Wanabakti Jl. Jend Gatot Subroto Jakarta pada 28 Maret 2018.

Ir. Irmansyah Rachman, M.Sc Direktur PKTHA KLHK dalam sambutanya di acara tersebut menyampaikan “ Berdasarkan Peraturan Menteri No 83 tahun 2016 Perhutanan sosial merupakan system pengelolaan hutan yang lestari didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya”.

“Ini masyarakat dari Riau datang menyerahkan dokumen usulan perhutanan sosial, ada yang hutan adat dari Suku Anak Rawa Penyengat, ada yang hutan kemasyarakatan dari desa Bagan Melibur dan ada yang hutan tanaman rakyat. Usulan ini kami akan terima dan akan kami peroses, dan kami akan wujudkan mimpi masyarakat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami akan tindak lanjuti ya” sebut Irmansyah.

Di tempat yang sama Isnadi Esman Sekjen JMGR yang mendampingi masyarakat dalam penyerahan usulan tersebut mengungkapkan” ada 44,998 Ha yang di serahkan langsung oleh perwakilan masyarakat gambut, selain menyerahkan usulan yang baru kami juga menanyakan proses usulan yang sudah lebih dulu kami masukkan seperti di Kampung Rawa Mekar Jaya, itu usulan hutan desa sudah hampir 3 tahun belum juga di berikan SK padahal sudah di verifikasi administrasi dan di lapangan. Pemerintah perlu mempercepat proses dan tindak lanjut dari semua usulan yang diberikan untuk tercapainya target dari Presiden Jokowi terkait perhutanan sosial ini” ungkapnya.

Masyarkat sangat berharap agar program pemerintah tentang perhutanan sosial ini dapat segera di wujudkan untuk menjamin keberlansungan kehidupan dan ketersediaan lahan serta hutan di masa mendatang.

Sebagai mana yang disampaikan oleh Jamal Ketua Wilayah JMGR Kab. Pelalawan Riau yang turut hadir dalam acara tersebut” Sudah sangat panjang perjuangan masyarakat atas hak dan keberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lahan dan kehutanan yang ada, dengan terbatasnya hutan saat ini selain kemiskinan juga terjadi konflik satwa dengan manusia, seperti kejadian Bonita (Red: Harimau) baru-baru ini di Pulau Muda Pelalawan, yang itu saudara saya sendiri korbannya. Kami berharap ada perhatian pemerintah dari daerah hingga pusat” tutup Jamal.** rls

 
INFO TERKAIT 
 Sabtu, 09 Juni 2018 05:06:59
Pantauan BMKG Pekanbaru, 14 Hotspot Muncul di Sumatera
 Rabu, 30 Mei 2018 08:05:42
Apindo Riau: Tanpa Regulasi Perizinan Baik, RTRW Riau Itu Tak Berarti Apa-Apa
 Rabu, 28 Maret 2018 06:05:44
RTRW Jadi Stimulan Positif Pengembangan Daerah
 Rabu, 23 Mei 2018 04:05:58
Warga Rohul Harus Waspada Intesitas Curah Hujan Tinggi Diprediksi Akan Terjadi Banjir
 Senin, 14 Mei 2018 10:05:50
TingkatkĂ n Kelestarian Laut, Forhati Gerakkan Tanam Mangrove
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca