DPR Minta Bentuk Badan Pangan Nasional
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Sabtu, 15 September 2018 11:09:42
DPR Minta Bentuk Badan Pangan Nasional
KETERANGAN GAMBAR :
DPR Minta Bentuk Badan Pangan Nasional

JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi optimistis terbentuknya badan pangan nasional akan dapat mengatasi persoalan tata niaga pangan, prosedur dan mekanismenya. Carut marutnya persoalan pangan karena selama ini bermula dari UU Pangan (UU No. 18 Tahun 2012) yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini.
 
“Seharusnya badan pangan nasional itu sudah dibentuk pada Oktober 2015, tapi sampai sekarang badan pangan nasional belum terealisasi, “ kata Viva Yoga Mauladi, anggota MPR dari Fraksi PAN, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Diskusi bertema “Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan” ini juga menghadirkan pembicara staf pengajar IPB, Prima Gandhi.
 
Viva menjelaskan salah satu amanah dari UU Pangan adalah pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional. Badan ini langsung di bawah presiden dan diberi kewenangan untuk membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan, distribusi pangan. Kalau badan pangan nasional itu ada, dapat mengurangi moral hazaar dan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan,” ujar Viva.
 
Viva juga menyebutkan dari sisi anggaran Kementan saat ini rata-rata hanya 1 persen dari APBN. Dengan anggaran sebesar itu, Viva Yoga tidak yakin  ketahanan pangan akan terwujud. “Untuk menuju pada ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, Kementan yang bertanggungjawab di bidang pangan hanya mendapat anggaran 1 persen dari APBN. Apakah bisa dengan anggaran sebesar itu?, “ katanya.
 
Sementara itu staf pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB, Prima Gandhi menyebutkan masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan pokok. Padahal Indonesia memiliki bahan pokok pangan lainnya seperti singkong, jagung, ubi. Namun setelah revolusi hijau, masyarakat tergantung pada bahan pokok beras. 
 
“Kunci ketahanan pangan adalah gerakan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan belum menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Kementan hanya berbicara soal inovasi dan infrastruktur pertanian,” kata Prima Gandhi.
 
Karena itu, lanjutnya, ketahanan pangan di Indonesia bisa tercapai bila ada komplementer bahan makanan pokok. Kalau masih bergantung hanya pada beras maka ketahanan pangan sulit tercapai. “Jadi kita harus mengarus-utamakan diversifikasi pangan lokal agar kita tak lagi tergantung pada impor beras,” ujarnya. **Bam

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 17 Februari 2019 08:02:35
Pemkab Inhu Percayakan Transaksi Non Tunai Kepada Bank Riau Kepri
 Sabtu, 16 Februari 2019 07:02:08
Mesjid Raya Annur Provinsi Riau Terima 2.500 M2 Karpet Sajadah CSR Bank Riau Kepri
 Rabu, 13 Februari 2019 02:02:47
Harga TBS Kelapa Sawit di Riau Kembali Turun
 Selasa, 12 Februari 2019 08:02:12
Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin Potensi Pajak Rp158 miliar di Searhkan Secara Simbolis
 Jumat, 08 Februari 2019 07:02:18
Panen Raya di Desa Anak Setatah Kec. Rangsang Pesisir, Wabup Meranti Siap Fasilitasi Infrastruktur
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca