DPR Minta Masyarakat Waspadai Politik Konservatif SARA
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 02 Oktober 2018 07:10:09
DPR Minta Masyarakat Waspadai Politik Konservatif SARA
KETERANGAN GAMBAR :
DPR Minta Masyarakat Waspadai Politik Konservatif SARA

JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Anggota MPR Satya Widya Yudha meminta masyarakat mewaspadai politik konservatif SARA jelang perhelatan Pilpres 2019. Upaya tersebut akan dilakukan kelompok radikal untuk mengikuti jejak Donald Trump di Amerika Serikat.

“Kita harus berusaha sekuat tenaga membendung radiakalisme karena mengancam desintegrasi bangsa. Pilpres bukan persoalan Jokowi dan Prabowo, tapi untuk menjaga persatuan kesatuan dan  menyelamatkan NKRI,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu di ruangan wartawan DPR, Jakarta,  Senin (1/10/2018).

Sejak kemenangan Donald Trump itu, kata Satya terjadi pergeseran dunia politik dari politik modern ke politik konservatif. Trend pergeseran tersebut juga masuk ke Indonesia. 

"Politik konservatif lahir dari perbedaan yang membawa isu SARA. Dia membawa isu yang membedakan satu dengan yang lain, itulah konservatif. Dia merangkum keberagaman menjadi satu tujuan dan dia menang justru karena keberagamannya, " katanya.

Menurut Satya, kalau ada khotib atau penceramah yang meresahkan masyarakat, pemerintah mesti bertindak dan masyarakat wajib merawat nilai-nilai kebangsaan.

Anggota MPR Sodik Mujahid menuturkan, pemerintah hendaknya tidak gampang mengecap seseorang atau kelompok masyarakat radikal, hanya  berbeda pendapat atau melakukan pengembangan terhadap Pancasila .

Dikatakan, sikap radikalisme bisa muncul karena masalah ekonomi dan  ketidakadilan. Akan tetapi, fitnah, pemutarbalikan fakta, adu domba dan kekerasan harus diwaspadai. 

“Dari segi ideologis dan atheisme tidak perlu dikhawatirkan. Yang saya khawatirkan sekarang radikalisme akibat budaya,” ujarnya

Pakar Politik dari UI, Boni Hurgen mengatakan, banyak aktifis HTI masuk instansi negara. Seperti lembaga, kementerian, BUMN, dan TNI/Polri. “Itu fakta, bukan ilusi. Jadi, saat ini ada upaya untuk mengganggu ideologi Pancasila dengan ideologi NKRI Syariah,” jelas Boni.

Karena itu dia berharap seluruh komponen bangsa mewaspadai terorisme dan radikalisme yang masuk partai dan mendukung capres tertentu. “Apalagi mereka menghalalkan segala cara untuk merusak kebhinnekaan dan kebangsaan ini,” katanya. **Bam

 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 15 Februari 2019 11:02:00
Syamsuar Jadi Ketua PAN Tinggal Tunggu Momen
 Selasa, 12 Februari 2019 03:02:03
Fuad Ahmad Nakhodai DPD II Golkar Rohil Periode 2019-2024
 Selasa, 12 Februari 2019 08:02:11
Mendagri:Gubri Terpilih Dilantik 20 Februari
 Rabu, 06 Februari 2019 04:02:28
Syamsuar Resmi Mengundurkan Diri dari Bupati Siak
 Jumat, 01 Februari 2019 05:02:36
Ini Lima Anggota KPU Riau Lulus Seleksi
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca