APBD-P Riau 2018 Ditiadakan, Gaji dan Tunjangan Terancam Tak Dibayar
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 02 Oktober 2018 09:10:02
APBD-P Riau 2018 Ditiadakan, Gaji dan Tunjangan Terancam Tak Dibayar
KETERANGAN GAMBAR :
APBD-P, Ilustrasi

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2018 sudah dipastikan ditiadakan. Alhasil gaji dan tunjangan pegawai pun terancam tidak dibayarkan.

Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, dengan tiadanya APBD Perubahan, bukan berarti tidak ada masalah yang akan muncul.

Sejumlah penganggaran rutin menurut Suhardiman dilaksanakan melalui APBD Perubahan. Dengan tidak dilaksanakannya APBD Perubahan 2018, maka sejumlah pengganjian dan tunjangan terancam tidak bisa dilaksanakan, bahkan rasionalisasi yang diwacanakan jauh-jauh hari juga terancam tidak bisa dilakukan.

Adapun tunjangan yang terancam tidak bisa dilaksanakan di antaranya adalah, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), pembayaran gaji guru honor, serta gaji tenaga honorer.

"Banyak anggaran rutin yang terancam tidak bisa dilaksanakan. Bahkan ryasionalisasi tak bisa dilakukan, karena kan harus ketuk palu APBD Perubahan dulu baru bisa dilakukan penghitungan rasionalisasi," kata Suhardiman kepada Tribun, Senin (1/10).

Politisi Hanura ini juga menyayangkan sikap Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim yang ia nilai sangat arofan dan menjadi penyebab batalnya pembahasan APBD Perubahan tersebut.

Ia juga mengingatkan, bahwa Wan adalah Wakil Gubernur yang diangkat oleh DPRD, bukan berdasarkan pilihan rakyat langsung.

"Pak Wan Thamrin harus ingat dan sadar diri. Beliau dipilih oleh DPRD Riau, bukan hasil pemilihan masyarakat. Kami melihat sikap beliau terlalu arogan.

Dikatakan Suhardiman, pihaknya sudah cukup lama mengingatkan bahkan juga menyurati pihak Pemprov Riau, untuk segera menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan. Namun hal itu tak digubris Pemprov sejak awal. Baru pada 19 September kemudian dikirimkan ke DPRD Riau.

"Kami menilai, apa yang dilakukan Pak Wan itu telah mencederai kepentingan masyarakat. Karena sangat banyak yang bergantung kedalam APBD Perubahan tersebut. Nanti guru honor kalau belum gajian, jangan demo ke DPRD, demo Plt Gubernurnya. Kami sudah berupaya untuk memperjuangkan. Tapi Plt Gubernur dengan arogansinya tidak berfikir sampai kesitu," ujarnya. (Rik)

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 16 Desember 2018 09:12:19
Jokowi: Blok Rokan Jangan Dikelola Sendiri
 Minggu, 16 Desember 2018 09:12:16
Jokowi Sebut Pembangunan Tol Trans Sumater Riau Paling Diuntungkan
 Kamis, 13 Desember 2018 03:12:58
Untuk Setiap Kelompok Umur, Harga TBS Sawit Riau Menunjukkan Tren Posistif
 Selasa, 11 Desember 2018 10:12:05
Pemprov Gesa Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
 Selasa, 11 Desember 2018 10:12:09
Banyak Faktor, Harga TBS Riau Berfluktuatif
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca