Deputi Operasional SKK Migas kaget, Riau Belum Terima DBH Minyak
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Sabtu, 03 November 2018 10:11:34
Deputi Operasional SKK Migas kaget, Riau Belum Terima DBH Minyak
KETERANGAN GAMBAR :
Mnyak / foto Riau Daily Photo

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Deputi Operasional SKK Migas, Fatar, kaget kalau Provinsi Riau ternyata mengalami tunda bayar terhadap DBH (Dana Bagi Hasil) dari Pemerintah Pusat.
 
Menurutnya, hal ini seharusnya tidak terjadi karena penyalurannya sudah tersistem secara otomatis begitu minyak sudah terjual.
 
"Terus terang saja, kami agak kaget juga. Kok DBH yang seharusnya sudah otomatis, begitu sudah dijual migasnya, ada residunya, dipotong dengan biaya operasional dan produksi maka secara otomatis DBH sudah dibagi. Ini input bagi kami dan berjanji akan ditindaklanjuti," kata dia, Kamis 1 November 2018, saat menjawab pertanyaan pada pertemuan Pemprov Riau dengan Komisi VII DPR RI dalam reses masa Persidangan I tahun Sidang 2018-2019.
 
Lebih jauh diakui oleh Fatar, Provinsi Riau merupakan daerah yang produksi minyaknya yang terbesar secara nasional yang mencapai 70 persen. Kata dia, maka tentu DBH nya juga cukup besar yang jika terjadi tunda bayar tentu sangat berpengaruh besar terhadap keuangan di daerah.
 
"Sepulang dari sini, kami akan bicarakan dengan tim dan kami berjanji akan koordinasikan ke Kemenkeu," kata dia.
 
Sementara itu Ketua Komisi VII DPR RI, M. Nasir saat dikonfirmasi setelah pertemuan mengatakan, persoalan ini akan ditindaklanjuti dengan secepatnya agar DBH segera disalurkan.
 
"Kita nanti akan undang Pemprov Riau, daerah Kabupaten/Kota penghasil, Dirjen Keuangan dan SKK Migas untuk dirapatkan di Komisi VIII DPR RI," kata dia.
 
Sementara itu saat dikonfirmasi lagi berapa besaran tunda bayar DBH terungkap berdasarkan dari hasil pertemuan yang dilakukan, Nasir menyebutkan untuk tahun 2017 ada sekitar Rp 1,7 triliun, sedangkan yang selisih perhitungan ada sekitar Rp 2 triliun.
 
Kata dia, dana ini untuk segera diberikan karena pusat sudah mengambil hasil migasnya tapi pembayarannya belum diberikan. (mcr/urc)

 
INFO TERKAIT 
 Kamis, 15 November 2018 02:11:57
Sanksi Pajak DKI Dihapuskan Berlaku Sebulan Mulai Hari Ini
 Selasa, 13 November 2018 04:11:02
RAPBD Inhu 2019 Sebesar Rp1,2 Triliun Diajukan ke DPRD
 Selasa, 13 November 2018 09:11:41
Rupiah Kian Lunglai ke Rp14.878 per Dolar AS
 Senin, 12 November 2018 09:11:32
Jika Realisasi tak Tercapai, Anggaran Pusat untuk Riau Dikurangi
 Sabtu, 10 November 2018 10:11:55
Defisit, Sekdaprov Instruksikan OPD Hentikan Kegiatan
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca