Ranperda Tatib DPRD Riau Batal di Sahkan
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 07 November 2018 07:11:55
Ranperda Tatib DPRD Riau Batal di Sahkan
KETERANGAN GAMBAR :
foto Ilustrasi Internet

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Untuk yang ke dua kalinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau batal disahkan jadi Peraturan Daerah (Perda).Paripurna pengesahan yang dijadwalkan Senin (05/11/18) sekira  pukul 11.00 wib batal terlaksana karena kehadiran Anggota Dewan tidak korum.Hal ini diakui oleh Ketua DPRD Riau saat dikonfirmasi perihal tersebut padanya.  

Menurutnya, Paripurna yang sedianya beragendakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadao Peraturan DPRD Provinsi Riau tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau sekaligus  Persetujuan Dewan batal, kehadiran tidak mencapai 50+1 dari 65 Anggota Dewan Riau.

"Yah mudah-mudahan nanti setelah penundaan, kawan-kawan akan banyak yang hadir. Sehingga Perda Tatib ini dapat disahkan, karena kawan-kawan juga tahu kalau Perda ini sangat penting keberadaannya bagi anggota dewanbitu sendiri," sebutnya sembari mengakui kalau masa-masa sekarang merupakan masa sibuk juga bagi anggota dewan.

Sebagaimana yang diberitakan media ini sebelumnya DPRD Riau menggodok Tatib baru berdasarkan aturan baru sesuai PP nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan Tatib terkait tugas dan fungsi anggota dewan.  Ini dalam penguatan peran dari lembaga dewan. 

Seperti setelah evaluasi APBD, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) harus dengan kepala daerah, tidak hanya dengsn TAPD karena DPRD dan Gubernur mitra sejajar.  Pembahasan produk hukum DPRD lebih dipersingkat dan tidak harus melewati pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, tapi langsung dibentuk Pansus. 

Kalau untuk pembuatan Perda, tetap mekanismenya harus melewati pandangan fraksi. Sedangkan masa kerja Ranperda paling lama satu tahun.  Kemudian hari kerja anggota dewan akan diatur, tidak hanya pada hari kerja kalender, tapi di hari libur dewan juga bisa melakukan rapat-rapat, Banggar atau Banmus. **mcr/urc

 

PEKANBARU - Untuk yang ke dua kalinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau batal disahkan jadi Peraturan Daerah (Perda).

Paripurna pengesahan yang dijadwalkan Senin (05/11) sekira  pukul 11.00 wib batal terlaksana karena kehadiran Anggota Dewan tidak korum.

Hal ini diakui oleh Ketua DPRD Riau saat dikonfirmasi perihal tersebut padanya.  Menurutnya, Paripurna yang sedianya beragendakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadao Peraturan DPRD Provinsi Riau tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau sekaligus  Persetujuan Dewan batal, kehadiran tidak mencapai 50+1 dari 65 Anggota Dewan Riau.

"Yah mudah-mudahan nanti setelah penundaan, kawan-kawan akan banyak yang hadir. Sehingga Perda Tatib ini dapat disahkan, karena kawan-kawan juga tahu kalau Perda ini sangat penting keberadaannya bagi anggota dewanbitu sendiri," sebutnya sembari mengakui kalau masa-masa sekarang merupakan masa sibuk juga bagi anggota dewan.

Sebagaimana yang diberitakan media ini sebelumnya DPRD Riau menggodok Tatib baru berdasarkan aturan baru sesuai PP nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan Tatib terkait tugas dan fungsi anggota dewan.  Ini dalam penguatan peran dari lembaga dewan. 

Seperti setelah evaluasi APBD, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) harus dengan kepala daerah, tidak hanya dengsn TAPD karena DPRD dan Gubernur mitra sejajar.  Pembahasan produk hukum DPRD lebih dipersingkat dan tidak harus melewati pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, tapi langsung dibentuk Pansus. 

Kalau untuk pembuatan Perda, tetap mekanismenya harus melewati pandangan fraksi. Sedangkan masa kerja Ranperda paling lama satu tahun.  Kemudian hari kerja anggota dewan akan diatur, tidak hanya pada hari kerja kalender, tapi di hari libur dewan juga bisa melakukan rapat-rapat, Banggar atau Banmus. (

PEKANBARU - Untuk yang ke dua kalinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau batal disahkan jadi Peraturan Daerah (Perda).

Paripurna pengesahan yang dijadwalkan Senin (05/11) sekira  pukul 11.00 wib batal terlaksana karena kehadiran Anggota Dewan tidak korum.

Hal ini diakui oleh Ketua DPRD Riau saat dikonfirmasi perihal tersebut padanya.  Menurutnya, Paripurna yang sedianya beragendakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadao Peraturan DPRD Provinsi Riau tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau sekaligus  Persetujuan Dewan batal, kehadiran tidak mencapai 50+1 dari 65 Anggota Dewan Riau.

"Yah mudah-mudahan nanti setelah penundaan, kawan-kawan akan banyak yang hadir. Sehingga Perda Tatib ini dapat disahkan, karena kawan-kawan juga tahu kalau Perda ini sangat penting keberadaannya bagi anggota dewanbitu sendiri," sebutnya sembari mengakui kalau masa-masa sekarang merupakan masa sibuk juga bagi anggota dewan.

Sebagaimana yang diberitakan media ini sebelumnya DPRD Riau menggodok Tatib baru berdasarkan aturan baru sesuai PP nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan Tatib terkait tugas dan fungsi anggota dewan.  Ini dalam penguatan peran dari lembaga dewan. 

Seperti setelah evaluasi APBD, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) harus dengan kepala daerah, tidak hanya dengsn TAPD karena DPRD dan Gubernur mitra sejajar.  Pembahasan produk hukum DPRD lebih dipersingkat dan tidak harus melewati pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, tapi langsung dibentuk Pansus. 

Kalau untuk pembuatan Perda, tetap mekanismenya harus melewati pandangan fraksi. Sedangkan masa kerja Ranperda paling lama satu tahun.  Kemudian hari kerja anggota dewan akan diatur, tidak hanya pada hari kerja kalender, tapi di hari libur dewan juga bisa melakukan rapat-rapat, Banggar atau Banmus.

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 21 April 2019 04:04:08
Sidang Pleno Tk Kecamatan Rupat Utara Pilpres dan Pileg 2019 di Dampingi TNI Bersama Tiga Pilar
 Minggu, 21 April 2019 04:04:34
Faizal Tetap Semangat Ingin Ikut Lagi, Walaupun 5 Kali Gagal Masuk TNI
 Kamis, 18 April 2019 05:04:33
Di Saat Warga Menuju TPS, Kasdim 0303/Bengkalis Patroli Pengamanan Pemilu 2019
 Selasa, 16 April 2019 09:04:15
Gubernur Riau Hadiri Rakor Kepenghuluan/Kepala Desa Se-Kab Rokan Hilir
 Senin, 15 April 2019 09:04:30
360 Personil Polisi Amankan 1.205 TPS di Inhu
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca