Ciptakan Transportasi Aman, DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 15 Mei 2019 08:05:39
Ciptakan Transportasi Aman, DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ
KETERANGAN GAMBAR :
Ciptakan Transportasi Aman, DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - Salah satu masalah  yang disoroti dalam RDPU Komite II dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Selasa (14/5/2019) adalah mengenai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen transportasi online.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, saat ini kebutuhan masyarakat akan transportasi berbasis daring sangat tinggi. Selain harga lebih murah, transportasi daring memberikan akses yang mudah dalam pemesanan. Hanya saja ada beberapa sektor belum diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah angkutan umum roda dua, atau sepeda motor. 

Mirza menambahkan saat ini hanya transportasi roda empat atau lebih telah diatur oleh undang-undang sebagai moda transportasi umum. Padahal masyarakat penggunakan moda transportasi roda dua juga sangat tinggi. 

“Kita tidak boleh membiarkan sesuatu berjalan tanpa adanya aturan. Semua harus berjalan dengan aturan agar transportasi online angkutan roda dua ini bisa kita pertanggungjawabkan keamanannya,” ujar anggota DPD RI asal Prvinsi Kalimantan Timur ini dalam RDPU dengan agenda membahas RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). 

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Charles Simaremare, UU LLAJ, harus direvisi untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Undang-undang tersebut harus dapat dikembangkan dan disesuaikan potensi dan peran transportasi dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam transportasi nasional. 

“Saat ini angka kecelakaan karena kelalaian pengendara masih tinggi. Bahkan registrasi dan standar mutu pengendara angkutan jalan masih terdapat permasalahan,” kata Charles.

Hal senada dikatakan  senator Komite II dari Provinsi Sulawesi Barat, Pdt. Marthen. Dia meminta UU terkait transportasi dapat mengikuti berkembangan jaman agar kedepannya tidak gagap dalam menghadapi perkembangan transportasi.

“Kita harus membuat undang-undang yang tidak hanya bisa dipakai untuk tahun ini dan tahun depan, tapi juga masa depan, harus futuristik,” ujarnya. **bam

 
INFO TERKAIT 
 Rabu, 17 Juli 2019 17:28:36
Perebutkan Piala Presiden, Kemendagri Gelar Festival Gapura Cinta Negeri
 Selasa, 16 Juli 2019 05:07:05
Media Diingatkan Tak Gunakan Diksi Promosi Terorisme
 Selasa, 16 Juli 2019 05:07:25
Perangkat Desa di Jatim Diberikan Pemahaman Bahaya Internet dalam Terorisme
 Selasa, 16 Juli 2019 08:07:40
Forhati Usulkan RUU PKS Diganti Menjadi RUU PJS
 Selasa, 16 Juli 2019 07:07:25
Bertentangan dengan UU, KP3I Lapor ke MKD
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca