Gubri Minta Dukungan DPD dan DPR Asal Riau Upayakan DBH Sawit
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 02 Juli 2019 20:25:19
Gubri Minta Dukungan DPD dan DPR Asal Riau Upayakan DBH Sawit
KETERANGAN GAMBAR :

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar meminta kepada para legislator pusat yang berasal dari Provinsi Riau agar berjuang mengupayakan daerah ini mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit.

Apalagi, daerah ini merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia belum sepenuhnya bisa menikmati hasil kelapa sawit. Baik pungutan ekspor dan turunan kalapa sawit yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Dana pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya itu belum ada alokasinya masuk ke provinsi Riau," kata Syamsuar saat Musrenbang RPJMD provinsi Riau tahun 2019-2024 di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (1/7/19).

Untuk itu, lanjut Syamsuar, hal itu perlu dukungan dari semua pihak agar dana tersebut bisa teralokasikan ke Riau."Kami juga minta bantuan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Riau, untuk mengusulkan perubahan undang-undang terkait pungutan ekspor kelapa sawit ini," pintanya.

Kalau undang-undang itu belum berubah, kata Syamsuar, maka aturan terkait pembagian dana pungutan ekspor kelapa sawit itu tidak akan berubah juga. Untuk itu, perlu dukungan dari anggota DPD dan DPR RI asal Riau.

Selama ini, sebut dia, dari dana pungutan ekspor kelapa sawit tersebut Riau sebagai daerah penghasil kelapa sawit hanya mendapatkan dana bantuan untuk replanting atau peremajaan kebun kelapa sawit sebesar Rp25 juta per hektar.

"Seharusnya Riau mendapatkan lebih dari itu. Ini kalau ada undang-undang baru, maka baru bisa dimasukkan dana bagi hasil ke daerah dari sektor pungutan ekspor kelapa sawit tersebut,"ungkapnya.

Gubri Syamsuar menambahkan, selain Riau daerah lain di Indonesia yang juga penghasilan kelapa sawit saat ini masih memperjuangkan hal tersebut.Dari data yang dihimpun, dana pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya hingga awal Desember 2018 mencapai sekitar Rp14,48 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp11 triliun.

Pungutan itu lebih tinggi dibandingkan pungutan tahun 2017 mencapai Rp13,05 triliun. Peningkatan pungutan ekspor kelapa sawit dan turunanya ini terjadi karena adanya kenaikan ekspor produk kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO).ck/nor

 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 18 Oktober 2019 06:10:40
Budi Artiful Anak Sulung Bupati HM Harris Mengambil Formulir Demokrat
 Rabu, 16 Oktober 2019 05:10:26
Besok, Budi Artiful Akan Ambil Formulir Pendaftaran Balon Pilkada Pelalawan di Demokrat
 Rabu, 16 Oktober 2019 05:10:36
KNPI : Pemuda Jaga Kamtibmas Jelang Pelantikan Presiden
 Selasa, 15 Oktober 2019 06:10:34
DPRD Inhu Belum Memiliki Pimpinan Definitif
 Selasa, 15 Oktober 2019 06:10:15
Ridi : Komitmen Seiya Sekata Sukseskan Pelantikan Presiden
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca