Drg. Putih Sari Ingatkan Pemerintah Terkait Kenaikan Premi BPJS Kesehatan
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Jumat, 30 August 2019 05:08:51
Drg. Putih Sari Ingatkan Pemerintah Terkait Kenaikan Premi BPJS Kesehatan
KETERANGAN GAMBAR :
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Drg. Putih Sari meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan, dan kalaupun ada kenaikan, ia mengingatkan pemerintah agar kenaikan premi BPJS Kesehatan itu dilakukan secara bertahap. Ia mengatakan kalau kenaikan dilakukan secara drastis akan memberatkan masyarakat kita yang sebagian besar masih hidup pas-pasan, sehingga dikhawatirkan tidak melanjutkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Pendapatan masyarakat kita belum cukup secara umum. Jangan sampai peningkatan premi yang terlalu tinggi justru akan menyebabkan drop out peserta lebih besar,” tandas Drg. Putih Sari yang juga anggota Fraksi Gerindra DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini kepada media di Jakarta (30/8/2019).

Lebih lanjut, Putih mengatakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan (Faskes). Selain itu, pasien BPJS juga tidak boleh dipersulit lagi dalam mendapatkan hak pengobatan atau pelayanan yang memadai di semua jenjang Faskes. “Harus linear dengan peningkatan layanan, jangan sampai ada lagi pasien antri, dan mendapat perlakuan diskriminasi, apalagi ditolak dengan alasan rumah sakit penuh,” katanya.

Selain itu, Putih juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran 2019 untuk menutup defisit tahun 2019. Pemerintah juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja badan penyelenggara (BPJS Kesehatan) terkait rendahnya kolektibilitas peserta. Karena sejauh ini masih ada sekitar 20% lebih masyarakat kita yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sinkronisasi regulasi terkait BPJS Kesehatan, lanjut Putih, juga perlu dilakukan. “Jangan sampai pemerintah justru mencederai hati rakyat dengan aturan terkait peningkatan tunjangan Direksi BPJS Kesehatan, padahal kondisi keuangannya defisit yang mana salah satu penyebabnya kerena kinerja BPJS Kesehatan yang belum optimal,” ujar Srikandi Gerindra ini.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah ditentukan. Penetapan besaran iuran baru tinggal menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres) yang nantinya akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Besaran iuran BPJS Kesehatan sama seperti yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat gabungan antara Komisi IX DPR RI dengan Komisi XI kemarin.

Iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Keuangan adalah untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan kelas 2 sebesar Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan kelas 1 sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa.

Kebijakan kenaikan iuran diharapkan bisa menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang berpotensi sampai Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019. **Rilis

 
INFO TERKAIT 
 Kamis, 19 September 2019 09:09:28
Bantu KorbanDampak Asap, RSUD Arifin Achmad Berikan Pelayanan Gratis
 Kamis, 19 September 2019 09:09:32
Kualitas Udara Memburuk, Dinkes Inhu Bagikan Masker, Siapkan Rumah Singgah
 Selasa, 17 September 2019 08:09:23
Kabut Asap Menghitam, Sekolah Diliburkan, Polres Inhu Dirikan Posko Kesehatan
 Minggu, 15 September 2019 09:09:10
Gubri Syamsuar: Pemprov Riau Sediakan Posko Kesehatan & Pengobatan Kabut Asap Karhutla
 Sabtu, 14 September 2019 11:09:04
PSC 119 Diskes Riau Lakukan Pertolongan Pertama
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca