Pelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 10 September 2019 01:09:36
Pelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP
KETERANGAN GAMBAR :
Hutan /Foto Internet

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada sidang paripurna terakhir periode 2014-2019, 24 September 2019, kembali digaungkan untuk menjadi milestone pada rezime ini. Walaupun daftar masalah RKHUP sudah berkurang sejak tahun lalu, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi luput dari masalah tersebut.
 
Pasalnya rumusan kedua hal ini melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Raynaldo G. Sembiring, Deputi Direktur ICEL menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP merupakan kemunduran dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 

"Pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP ini kembali pada pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 23/1997, dengan dicantumkannya unsur melawan hukum ini tentu akan menghambat proses pembuktian. Selain itu, delik pencemaran dan kerusakan juga dirumuskan dalam delik materiil yang memerlukan akibat, padahal pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 32/2009 tidak lagi memerlukan akibat". 

Lebih lanjut, perumusan pidana badan pun sangat tinggi, padahal mayoritas kasus tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi.

Lebih jauh lagi, Marsya M. Handayani, Peneliti ICEL mencatat RKHUP keliru merumuskan pengertian korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pengkodifikasian. Korporasi dalam RKUHP dirumuskan sangat luas hingga menghilangkan makna korporasi itu sendiri sebagai badan hukum. 

"Pertanggungjawabannya pun bablas menjadi pertanggungjawaban perdata dengan diaturnya badan usaha non-badan hukum yang pertanggungjawabannya dilakukan secara pribadi, tidak atas nama korporasi", ungkapnya, Selasa (10/09/19). 

Sementara upaya kodifikasi tindak pidana lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dualisme karena tidak mencabut core crime yang ada dalam UU 32/2009 melainkan merujuk pada UU 23/1997 (vide pasal 626 ayat (1) huruf c).

Seharusnya, KUHP yang dicita-citakan dapat mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 

Dengan demikian, ICEL merekomendasikan untuk: Menarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang; Melakukan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP dengan UU 32/2009.

Jika poin 1 dan 2 tidak dapat dilakukan, maka mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP; dan Memperbaiki ketentuan tentang korporasi dan pertanggungjawabannya. **Rls

 
INFO TERKAIT 
 Kamis, 19 September 2019 02:09:09
Gubri pimpin rakor tindaklanjut penanganan karhutla di ka Pelalawan Kamis 19 September 2019
 Kamis, 19 September 2019 09:09:00
Gubri Syamsuar Tinjau Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap Diskes Siak
 Rabu, 18 September 2019 11:09:56
Bencana Asap Berlarut larut Warga Kuala Gasib Melaksanakan Sholat Minta Hujan
 Rabu, 18 September 2019 11:09:58
Patroli Karlahut TNI Bersama MPA Ajak Warga Pencegahan Timbulnya Titik Api
 Selasa, 17 September 2019 09:09:37
Tinjau Karhutla Desa Merbau,Presiden Jokowi: Pentingnya Upaya Pencegahan Karhutla
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca