Kemenhut Dituding Petieskan Kayu Ramin di PT Indah Kiat Pulp and Paper
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Senin, 06 Januari 2014 09:01:56
Kemenhut Dituding Petieskan Kayu Ramin di PT Indah Kiat Pulp and Paper
KETERANGAN GAMBAR :
Ilustrasi

Pekanbaru, utusanriau.com - Kementrian Kehutanan (Kemenhut) dituding "petieskan" penggunaan kayu ramin salah satu perusahaan penghasil bubur kertas dan kertas di Riau yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) milik Sinar Mas Group atau Asia Pulp and Paper (APP).

"WWF mendorong agar Kementerian Kehutanan dapat menuntaskan proses investigasi ini dan mengenakan sanksi tegas kepada perusahaan manapun yang terbukti melanggar," kata Direktur Konservasi WWF Indonesia Nazir Foead melalui telepon di Pekanbaru.

Permintaan itu disampakan WWF Indonesia atas laporan yang disampaikan Greenomics Indonesia dirilis Selasa (10/12), dan Kemenhut diminta mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti menebang serta menerima kayu ramin secara illegal. Dalam kajian Greenomics terungkap dua perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri PT Rimba Hutani Mas (RHM) dan PT Kalimantan Subur Permai (KSP), dimana keduanya pemasok APP yang menebang tanpa izin serta menjual kayu ramin ke IKPP pada tahun 2012.

Menurut Greenomics, penebangan kayu ramin yang dilakukan itu hingga kini belum ditindaklanjuti dan kasusnya perusahaan Sinar Mas Group seperti hendak "dipetieskan". Ramin adalah jenis kayu dilindungi dan masuk dalam kategori rentan dalam daftar merah IUCN serta Apendix II didaftar CITES yang diartikan perdagangan secara komersil sangat ketat dan pemanfaatannya harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.

"Sudah semestinya Kemenhut tidak memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang terindikasi kuat melakukan penebangan hutan alam dan kayu Ramin secara illegal seperti RHM dan KSP," tegas Nazir.

Berdasakan kajian Greenomics, penebangan dan pemasokan kayu ramin kedua perusahaan hutan tanaman industri yakni RHM yang berlokasi di Sumatera Selatan dan KSP di Kalimantan Barat, tidak memiliki izin. Kajian itu didasarkan juga atas investigasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan ditindaklanjuti oloeh laporan Greenpeace pada tahun 2012. (Antarariau.com)

 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 13 Juli 2018 08:07:53
Wakil Bupati Meranti Resmikan Program Bank Sampah, Tumbuhkan Partisipasi Masyarakat Tanggulangi Masalah Sampah
 Minggu, 01 Juli 2018 10:07:57
170 Cagar Budaya Inhu Belum ada Penetapan
 Kamis, 28 Juni 2018 09:06:26
Dana Penunjang Karhutla Diusulkan ke Pusat
 Sabtu, 09 Juni 2018 05:06:59
Pantauan BMKG Pekanbaru, 14 Hotspot Muncul di Sumatera
 Rabu, 30 Mei 2018 08:05:42
Apindo Riau: Tanpa Regulasi Perizinan Baik, RTRW Riau Itu Tak Berarti Apa-Apa
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca