× Home Otonomi Pendidikan Ekonomi Nasional Olahraga Teknologi Hukum Lingkungan Religion Kesehatan Politik Kampus Pekanbaru Rokan Hulu Rokan Hilir Kampar Kuansing Pelalawan Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Meranti Siak Dumai
DPD RI Fokus Kawal Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

politik | Rabu, 4 November 2020

DPD RI Fokus Kawal Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - 

DPD RI akan fokus kawal pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi COVID 19 perlu dijaga dan kawal bersama, khususnya tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada Sidang Paripurna Ke-5 DPD RI ini diselenggarakan secara fisik (terbatas) dan virtual, hanya dihadiri secara fisik oleh Pimpinan DPD RI dipimpin Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin.

’’Kami mengingatkan agar seluruh Anggota DPD RI bersama-sama masyarakat turut berperan dalam mengawasi jalannya Pilkada 2020 di masing-masing daerah pemilihannya, " kata LaNyalla dalam sidamg paripurna di kediaman Ketua DPD RI JL. Denpasar, Kuningan Jakarta, Selasa, (3/11/2020).

"Untuk itu Pimpinan menugaskan Komite I sebagai leading sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan Pilkada serentak dan dapat melaporkan hasil pengawasannya pada Sidang Paripurna yang akan datang,’’ ujar LaNyalla.

Pimpinan DPD RI berharap kepada Anggota DPD RI yang akan mengikuti kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Kami harap untuk mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut,’’ ujarnya.**Bambang D