×
Menguntungkan Masyarakat, Bapenda Kota Ajukan Revisi Perda BPHTB Tanah Warga Akhirnya Tersertifikasi

advetorial | Selasa, 23 November 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru H.Zulhelmi Arifin, S.TTP, M.Si/ foto internet

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Perda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diajukan agar direvisi. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mengajukan revisi ini diajukan agar bisa menguntungkan masyarakat.

Kita merevisi perda ini, baru kita menggratiskan BPHTB untuk pendaftaran pertama kali, ibaratnya kalau orang mau SKGR ke sertifikat, maka gratis BPHTB-nya.

"Tapi dalam usulan kita, kita kasih tenggang waktu selama 2 tahun, intinya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat," ujar Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, beberapa waktu lalu, sebagaimana di kutip dari laman Pekanbaru.go.id.

Lanjutnya, surat tanah perlu dasar hukum dan kepastian. Jadi, Bapenda mau ini jadi Akta Jual Beli atau AJB. Jadi nanti tidak lagi ada istilah SKGR, semuanya nanti AJB, dan camat bisa dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Ia memastikan keamanan masyarakat menggunakan AJB. Nanti, lanjutnya, tidak akan ada lagi bidang tanah yang tidak bersertifikat. 

Sumber foto : internet/ilustrasi

"Pertama, AJB itu dasarnya punya sertifikat, kedua setiap AJB pasti lunas PBB, jadi tidak lagi istilah lost, tidak lagi seperti itu," jelasnya.

Selanjutnya, sebagaimana di kutip dari laman zonapekanbaru.com, Sejumlah camat yang ada di Kota Pekanbaru menyambut baik rencana Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merevisi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Nantinya setelah revisi tuntas dan disetujui, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lagi menerbitkan Surat Ketetangan Ganti Rugi (SKGR) namun menggantinya dengan Akta Jual Beli (AJB).

Menurut Camat Limapuluh, Indra Maulana, yang sifatnya kebijakan bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan dan memuaskan pelayanan masyarakat, mengapa tidak, jelas sangat menyetujui hal tersebut.

Kemudian, dengan adanya legalitas dan payung hukum nantinya camat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dapat mengurangi risiko daripada hal- hal yang tidak diinginkan dalam kepengurusan keagrariaan.

Karena diakuinya, selama ini dengan tak adanya payung hukum terhadap camat dalam mengeluarkan surat tanah sehingga menjadi banyak versi. Seperti ada yang namanya Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan lainnya termasuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

Jadi, kalau nanti ditertibkan camat menjadi PPATS tentu akan menjadi lebih jelas dan legal.

" Sebagaimana kita ketahui keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, sekaligus mempertegas yang bisa mengeluarkan surat tanah itu adalah PPAT. Sementara sekarang ini camat bukanlah pejabat PPAT hanya sebagai ajudikasi termasuk lurah, RT/RW, dan tokoh masyarakat yang hanya mengetahui saja yang jelas secara legalitas belum memiliki kekuatan hukum," jelas Indra Maulana. **Adv/zpc/int