"Antara Perspektif Anarkisme Dan Keadilan Sosial"
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 06 Juni 2017 05:06:12
"Antara Perspektif Anarkisme Dan Keadilan Sosial"
KETERANGAN GAMBAR :
(Bandara Raden Mas R. Anindya, MPA: Penulis adalah pemerhati kebijakan, Ketua Presidium Jawa Manunggal Riau

SECARA ETIMOLOGI, ANARKIS menjelaskan tentang perilaku sebuah sistem berkuasa yang sering memaksakan kehendak untuk menekan kelompok inferior yang lain. Pada aspek ekonomi dan administrasi  pemerintahan, perilaku anarkisme dapat diartikan sebagai upaya menumbuhkembangkan kekuatan superioritas untuk menekan kelompok-kelompok tertentu di dalam sistem tersebut. Anarkisme menurut Machiavelli tidaklah muncul dengan sendirinya, namun didorong oleh perilaku oligarkis pemerintah yang membentuk sistem yang jauh dari keadilan. Runtutan perilaku anarkisme dilandasi oleh sikap yang keliru terhadap perspektif demokrasi. 

Seharusnya, demokrasi yang menjadi tujuan luhur kelompok kepentingan, dengan mengedepankan refleksi keinginan kelompok dengan memperhitungkan angka mayoritas pendukung, juga harus melibatkan keadilan yang utuh. Memang, demokrasi selalu terwakili dengan
konstitusi, namun apabila konstitusi tersebut tidaklah mengakomodasi keadilan sosial, maka muncullah anarkisme.

Demokrasi anarki yang  selama ini kita kenal tidaklah selalu digambarkan dengan brutalisme demonstran dalam aksinya. Namun lebih dari pada itu, keprihatinan  terhadap anarkisme tersebut muncul ketika kelompok kepentingan mayoritas menggunakan kewenangan dan kesempatannya untuk membangun sistematika  pemerintahan yang tidak populis, memaksa, dan mereduksi keterbukaan. 

Anarkisme tersebut dapat dimaklumi ketika dalam Pilkada, beban political cost terhitung sangat besar. Sumber-sumber ekonomis yang diperoleh 
penguasa baru tentunya menjadi sumber yang diandalkan untuk menutup  beban-beban tersebut.

Pilkada kekinian, dengan asumsi serentak  dan menimbulkan polemik baru, adalah sebuah cita-cita efesiensi  pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut.  Pemerintah seakan melupakan permasalahan mendasar, anarkisme. Anarkisme  muncul karena sikap menentang dari kelompok masyarakat terhadap sebuah  tatanan baku yang sudah ada.

Dapat dilihat bahwa, kekhawatiran  terhadap perilaku partai politik yang mengklaim kepentingannya dengan  mewakili orang banyak, sebagian besar kelompok orang dan kepentingan,  justru mereduksi kelompok terwakili tersebut untuk mengemukakan pendapat substansinya. Sebagai bukti, mekanisme proses penjaringan calon  eksekutif oleh partai tentunya tidak bisa mengakomodasi pilihan  konstituennya, namun lebih bersifat subjektif karena alasan tertentu. 

Kekhawatiran politik inilah yang nantinya dikenal sebagai proses  antipolitik. Seringnya muncul ekses antipolitik ini dari dalam  konstituen sendiri, karena disebabkan oleh proses yang tidak memuaskan  kelompok yang terwakili tersebut.

Publik mengharapkan keadilan.  Harus diingat bahwa, tatanan pemerintahan yang baik dan berwibawa  apabila seluruh proses implementasi di dalamnya berlandaskan keadilan  sosial. Quo vadis social justice ini? Keadilan sosial tidak hanya  berbicara pada tataran law enforcement, kesetaraan ekonomi semata, namun lebih pada kesamarataan hak-hak yang ditimbulkan oleh ekses kebijakan. 

Pilkada adalah sebuah muara kebijakan baru, karena eksekutif terpilih  tentunya diharapkan memberikan segala sesuatu yang lebih, baik itu 
keadilan dan kesetaraan, peningkatan ekonomi mikro, serta penguatan  sektor riil. Dalam kajian landasan ideologis, keadilan sosial bersumber 
pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang kondusif pada aspek pluralisme, demokrasi sosial, dan anarkisme. 

Sebuah  antitesis, apabila kita melihat kembali materi kampanye dan hasil yang  muncul setelah eksekutif baru terpilih. Eksekutif sering disudutkan oleh minimnya kemampuan berdialektika menghadapi pluralisme masyarakatnya.  Padahal, pluralisme ini mewakili pengertian banyaknya kepentingan 
kelompok dalam civil society dalam masyarakat modern, sedangkan  eksekutif sudah tidak lagi melayani kelompok yang diwakilinya dulu. 
Antitesis tersebut meletakkan eksekutif pada posisi yang sulit, karena  munculnya klaim atas peran kelompok terwakili dengan target pencapaian 
pelayanan publik yang baik. Disorientasi terhadap distribusi political  power untuk mengatur kebijakan sepertinya belum pernah dimiliki oleh 
eksekutif selama ini.

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya  orientasi penguasa terhadap public service quality, political  orientation, dan kepentingan dirinya sendiri. Sudah seharusnya  pemerintah berkuasa mempunyai orientasi kuat terhadap pluralisme  kepentingan, karena banyaknya kepentingan kelompok juga akan menentukan  tingkat kepuasannya. Terlebih lagi, minimnya, dapat dikatakan tidak  adanya public sphere dalam proses penyusunan kebijakan, dapat lebih  menyudutkan pemerintah karena tidak terbuka, tidak akuntabel, juga sarat dengan perilaku yang korup. Seharusnya pluralisme menghadirkan kerangka pikir untuk mengedepankan rasionalitas ekonomi, reduksi terhadap dikotomi monopoly capital, juga memperbaiki manajemen pemerintah modern, karena keanekaragaman kepentingan dan cultural background seharusnya  memberikan modifikasi kebijakan.

Public sphere atau ruang publik  diciptakan dengan adanya semangat dan orientasi terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, dengan harapan bahwa kelompok kepentingan, diwakili oleh civil society, dapat bertemu dengan pemerintah dalam proses kebijakan.  Malu, itulah yang seharusnya dirasakan ketika berbicara ruang publik  ketika euphoria otonomi daerah telah merampas kedaulatan civil society  yang sebenarnya. Setelah melewati ratusan tahun sejak dikenalnya public  sphere pada masa Renaissance di Eropa Barat, ruang publik ini juga belum ada di pemerintah secara kekinian, justru pemerintah lebih tertutup  dalam implemetasi pemerintahannya.

Dari waktu ke waktu, Pilkada ternyata tidak memberikan ekses positif terhadap keadilan sosial, tetapi justru menyuguhkan arogansi-arogansi politik elit lokal dalam permainan local democracy. Demokrasi yang berkeadilan sebenarnya sangat  sederhana, yaitu terbuka, komitmen pada pelayanan, akuntabilitas, dan  kesetaraan ekonomi yang egalitarian. Rendahnya partisipasi pemilih aktif dalam Pilkada sepertinya merefleksi terhadap skeptisme civil  societyterhadap elit-elit politik yang berkompetisi di dalamnya. 

Skeptisme politik tersebut dinilai wajar, karena figur yang disuguhkan  oleh partai politik dinilai tidak mempunyai standar minimum, yaitu 
terkait tingkat pendidikan, komitmen terhadap pelayanan, kompetensi  rendah, dan ketidaktahuannya terhadap governance. 

Kompleksitas terminologi governance menjadikan pemerintah tidak mempunyai skala  prioritas yang baku, sehingga selalu mendapatkan penilaian bahwa  pemerintah berkuasa dinilai lalai dan tidak memegang komitmen pada janji kampanye yang lalu. Konstituen sepertinya sudah tidak lagi memandang  subyek yang dipilih nantinya dengan penilaian kharisma, kesukuan,  ataupun kapital, karena merosotnya penilaian pemimpin kharismatis ini  lebih mengedepankan kondisi politik yang kontemporer, dan tidak dapat  digunakan pada kondisi masyarakat yang sekuler (sebut:moderen).

Kepemimpinan yang  moderen dan baik ketika subyek dalam kekuasaan tersebut dapat  lebih peka dan terbuka dalam implementasi kebijakan, komitmen pada  rasionalisasi pembangunan, dan birokratisasi masyarakat. Dapat  dipastikan bahwa pemimpin kharismatik sudah tidak lagi relevan dengan  Pilkada sekarang ini, kecuali, seperti pendapat Weber, pemimpin tersebut dapat mentransfer kesetiaan konstituen ke dalam sistem pemerintah yang  institusional, sehingga stabilitas pemerintah tetap terjamin. Namun, apabila pemimpin kharismatik ini tidak dapat membawa konstituennya, maka instabilitas akan muncul, terlebih lagi pemimpin ini mempunyai perilaku yang korup.

Harapan terhadap Pilkada serentak ini sangatlah  besar bagi pemilih. Dengan adanya peraturan-peraturan baru, perangkat  pengawasan yang mutakhir, serta aliansi pendampingan Pilkada yang  semakin banyak, seharusnya partai politik lebih mengedepankan asas-asas  demokrasi yang hakiki, pencitraan kader yang tinggi, serta berorientasi  pada aspek pembangunan civil society dengan lebih matang. Harapan rakyat sangat sederhana, pemimpin yang mereka pilih dapat mengerti akan  hak-hak masyarakat sipil, keterbukaan proses penyusunan kebijakan, legalitarian ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum.***(Bandara Raden Mas R. Anindya, MPA)

(Penulis adalah pemerhati kebijakan, Ketua Presidium Jawa Manunggal Riau)

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 17 Desember 2017 12:12:17
PERS Bebas Bukan "Liar" Tanpa Aturan
 Selasa, 10 Oktober 2017 08:10:15
Konstelasi Politik Jelang Pilgub Riau 2018
 Senin, 02 Oktober 2017 10:10:31
Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau di Ketok Palu
 Senin, 02 Oktober 2017 10:10:20
Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau di Ketok Palu
 Selasa, 19 September 2017 05:09:41
Masyarakat Sekarat Ambulance Darurat
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca