DPRD Riau Sahkan Perda Ketenagalistrikan
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Senin, 16 April 2018 09:04:13
DPRD Riau Sahkan Perda Ketenagalistrikan
 
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Pelaksana Tugas Gubernur Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Paripurna dihadiri 43 orang anggota Dewan dari total 65 anggota DPRD Riau. Turut hadir Kepala atau Perwakilan Dinas dan Badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, akademisi dan Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Riau.

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - DPRD Provinsi Riau melakukan Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketenagalistrikan Sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah, Senin (16/4) di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Riau.

Dalam rapat paripurna juga dilakukan Penyampaian Hasil Kerja Pansus Terhadap Raperda Tentang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Pelaksana Tugas Gubernur Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Paripurna dihadiri 43 orang anggota Dewan dari total 65 anggota DPRD Riau. Turut hadir Kepala atau Perwakilan Dinas dan Badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, akademisi dan Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Riau.

Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketenagalistrikan  Almainis dalam laporan kerja pansus mengatakan,pansus  berharap agar rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang penggunaan, pemberdayaan, pengelolaan serta pengusahaan kelistrikan. 

"Kami yakin dan percaya atas dukungan dari segenap pihak itullah rancangan peraturan daerah tentang Ketenagalistrikan ini dapat disajikan dan semoga bisa memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Riau secara luas," sebut Almainis.

 
 
Penyerahan Hasil Paripurna Ramperda Kelistrikan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Secara rinci, Almainis menjelaskan adapun poin revisi hasil fasilitas yang diterima adalah pada poin-poin sebagai berikut, pertama redaksi tahun pada judul awal ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan. Kedua penyempurnaan pada point mengingat guna disesuaikan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ketiga Pasal 1, point 3, 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. 
Keempat Pasal 2 huruf d dilakukan penyempurnaan redaksional. Kelima Pasal 4 huruf k, l dan m dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian redaksional. Ketujuh, pasal 29A point 3 dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional.

Dijelaskan, laporan yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan daerah ini merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan usaha swasta dan koperasi diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Politisi PDIP ini menambahkan, tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah.

"Peraturan daerah ini mengatur ketentuan mengenai usaha tenaga listrik, yang mencakup berbagai jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, ganti rugi atas penggunaan tanah secara langsung, perhitungan kompensasi penggunaan tanah secara tidak langsung untuk usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual/ sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik," jelas Almainis.

 
 
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Pelaksana Tugas Gubernur Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Paripurna dihadiri 43 orang anggota Dewan dari total 65 anggota DPRD Riau.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyampaikan pendapat akhir kepala daerah, mengatakan Pemprov Riau mengapresiasi kerja Pansus dengan telah tuntasnya Revisi Perda Ketenagalistrikan itu.

"Kita menyambut positif dengan selesainya Perda ketengalistrikan ini,karena perda merupakan penyediaan dan pemanfaataan tenaga listrik serta usaha menujang tenaga listrik,"terang Ahmad Hijazi.
  
Menurutnya Melalui ranperda ini diatur ketentuan penyedia tenaga listrik mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan.

ranperda menurutnya juga mengatur tujuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi. 

"Dengan ditetapkan ranperda ketenagalistrikan menjadi perda maka ada payung hukum yang diharapkan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,"paparnya.

Disamping bermanfaat,   ketenagalistrikan juga membahayakan sehingga dalam penyediaan dan pemanfaataannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Namun , lanjutnya peran pemda dan masyarakat dalam penyedian tenaga listrik perlu ditingkatkan sehingga tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

"Melalui perda ini dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik,"ujarnya.
      
Kemudian dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tenagalistrikan baik sektor perizinan dan nonperizinan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan SDM dan kualitas aparatur dalam pembinaan dan penguasaan ketenagalistrikan.

"Diharapkam pula dapat meningkatkan jumlah dan realisasi rasio eleltrifikasi daerah," tutupnya.(adv/ Sekwan DPRD Riau)

 
 
INFO TERKAIT 
 Selasa, 18 September 2018 07:09:50
Bupati Rohul, Sukiman Terima Dua Permendagri
 Senin, 17 September 2018 06:09:12
Pemkab Inhil Gelar Sosialisasi SPIP
 Senin, 17 September 2018 05:09:29
Bupati Rohul Kukuhkan Pengurus IPR Yogyakarta
 Jumat, 14 September 2018 03:09:16
Bupati Inhil Hadiri Rakor Pengawasan Daerah
 Kamis, 13 September 2018 04:09:39
Tingkatkan Mutu Pendidikan, Pemkab Rohul Teken MoU dengan UGM Yogyakarta
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca