M.Zen: Bulan Juli Bidang Resos Dinsos Riau Akan Menggelar UPSK di Kabupaten Kuansing
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Senin, 11 Juni 2018 11:06:34
M.Zen: Bulan Juli Bidang Resos Dinsos Riau Akan Menggelar UPSK di Kabupaten Kuansing
 
Kasi Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinsos Riau, M.Zen, S.Ag, M.Ag

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Dinas Sosial Provinsi Riau melalui Bidang Rehabilitasi Sosial merencanakan pada bulan Juli 2018 nanti akan menggelar kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) bagi penyandang disabilitas lokasi di kabupaten Kuansing, locusnya di Kuantan Tengah menghadirkan 100 penyandang Disabilitas. Juga akan dilaksanakan Asesment Pemeriksaan kesehatan menghadirkan tim Medis dan Perawat dan Psychology. Dan ada juga pendamping Sosialnya. Dalam Kegiatan itu juga ada pembinaan ketrampilan, sarasehan dari akhir kegiatan itu ada pemberian bantuan kepada 65 penyandang disabilitas di daerah itu. 

Sedangkan untuk tahun ini,  pihaknya akan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak penyandang disabilitas didalam panti Asuhan kepada 147 orang  yang tersebar dalam empat (4) kabupaten/kota di riau, yaitu Kab. Kampar, kab. Siak, kab. Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Demikian disampaikan Kasi Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinsos Riau, M.Zen, S.Ag, M.Ag kepada UTUSANRIAU.CO, di kantornya,    Kamis lalu (07/6/2018).

Menurut M. Zen, dalam kegiatan tersebut pihaknya membagikan bantuan peralatan bagi sejumlah penyadang disabilitas. Melalui UPSK ini diharapkan mampu meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan bagi penyandang disabilitas secara lebih adil dan merata. Selain itu, mendorong dan memotivasi semua unsur masyarakat dan instansi terkait agar berperan aktif dalam penanganan disabilitas.

Sedangkan sasaran UPSK adalah para penyandang disabilitas dan sebagian orang tua atau wali penyandang disabilitas di kabupaten Kuansing. Kegiatan ini mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 April 2016. Di bawah ini adalah kutipan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Silakan simak di pratayang dalam tulisan ini dibawah, juga untuk mengunduh ada dalam tautan di lampiran.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

 
 
Kadisos Riau H. Dahrius Husin menghadiri UPSK Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kab. Kampar beberapa waktu lalu

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Selanjutnya, masih menurut M.Zen Para penyandang disabilitas memperoleh pelayanan deteksi dini melalui pemeriksaan dan konsultasi medis maupun bimbingan mental sosial secara langsung. Pada tahun 2018 ini, untuk Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) itu di alihkan ke bidang limjamsos pengalihan ini merupakan program dari pusat, sedangkan pada tahun 2019 nanti informasinya ASPDB ini akan kembali Bidang Rehabilitasi Sosial, paparnya.

Sedangkan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) untuk di riau ada sekitar 115 orang yang tersebar di tujuh (7) kabupaten/kota yaitu pekanbaru,Siak, pelalawan, kuangsing , bengkalis, kampar dan Rohil. Menurut M.Zen kenapa hanya 7 kabupaten kota yang terdaftar, karena daerah lain mereka terlambat mengirimkan datanya dan kebetulan Quotanya segitu tidak ada ada penambahan lagi di APBN dan ini merupakan dana dekontrasi APBN Kemensos RI. "Sebagai informasi pada tahun ini, APBD 2018 ada kegiatan kemitraan dalam penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (OGDJ) yang di pasung dan peningkatan pealayanan disabilitas itu di bindang kami," beber M.Zen.

Menurutnya, terkait  penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (OGDJ), soal Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara. Haka-hak tersebut meliputi hak memperoleh penghasilan, hak memperoleh pendidikan/pekerjaan, hak memperoleh kehidupan sosial.

Pemasungan dilakukan dengan cara dipasung dan pengisolasian. Pasung merupakan semua metode manual yang menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasung atau ditempelkan pada tubuh ODGJ dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam mengerakan tangan, kaki atau kepala. Pengesolasian merupakan tindakan mengurung ODGJ sendirian tanpa persetujuan atau dengan paksa, dalam suatu ruangan atau area yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan atau area tersebut.

 
 
Dinas Sosial Provinsi Riau bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab. Kampar mengevakuasi korban pasung.

Pemasung terjadi karena bermacam –macam alasan. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang keliru tentang gangguan jiwa. ODGJ diaggap sebagai orang kerasukan setan, kena teluh atau berbahaya bagi lingkungannya. Pemasung anggap sebagai solusi untuk mengendalikan gejala kerasukan, kena teluh atau mengurangi keberbahayaan ODGJ. Ditempat lain, kesulitan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan atau ketiadaan pelayanan kesehatan jiwa disuatu tempat menjadikan masyarakat mencari jalan pintas untuk mengendalikan gejala-gejala gangguan terhadap ODGJ.

Upaya pemasungan dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan bahkan dalam konstitusi negara, disebutkan dengan jelas setiap warga negara memiliki hal yang sama untuk semua sektor kehidupan termasuk pelayanan kesehatan dan juga hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 i ayat (1) menyatakan bahwa setaip orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apap pun.

Undang-Undang No 39 Tahun1999 tentang hak asasi manusia pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendi- dikan pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negarauntuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkat rasa percaya diri dan kemam- puan beradaptasi dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang No 36 Tahun 2019 pasal 148 ayat 1 menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara semantara  Pasal 149 menyatakan penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam ke selamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 86 menyatakan

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelanataran, kekerasan dan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan, penelantaran dan atau kekerasan terhadap ODKM atau ODGJ atau tindakan lain nya yang melanggar hukum ODKM dan ODGJ dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 333 menyatakan juga dalam salah satu pasanya menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam

dengan pidana penjara yang paling lama delapan tahun. Hukuman akan bertambah bila kemudian menimbulkan luka-luka bahkan kematian.

Adanya jaminan undang-undang mengharuskan setaip ODGJ mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak dipasung karena pemasungan merupakan pelanggaran atas hak pengobatan dan juga merupakan bentuk kekerasan terhadap ODGJ. **Adv

 
 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 22 Juni 2018 08:06:42
Milad Ke - 53 Inhil, Pjs Bupati Sebut Tahun 2018 Menjadi Ladang Prestasi
 Kamis, 21 Juni 2018 12:06:15
Pjs.Bupati Rudyanto Pimpin Apel hari pertama Pasca lebaran Idul Fitri 1439 H
 Selasa, 19 Juni 2018 01:06:26
Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin Bukber Kwarcab Tembilahan di Venue Futsal
 Sabtu, 16 Juni 2018 01:06:54
Pjs Bupati Inhil Pimpin Rapat Persiapan Penyambutan Kedatangan Kapolda Riau di Inhil
 Senin, 18 Juni 2018 09:06:43
Sekda Inhil Hadiri Halal Bihalal di Teluk Pinang
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca