Sekda : Selamatkan Nasib Petani Kelapa di Tembilahan Bappeda Bersama Disperindag Gelar Pertemuan
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Sabtu, 07 Juli 2018 11:07:20
Sekda : Selamatkan Nasib Petani Kelapa di Tembilahan Bappeda Bersama Disperindag Gelar Pertemuan
KETERANGAN GAMBAR :
Sekda : Selamatkan Nasib Petani Kelapa di Tembilahan Bappeda Bersama Disperindag Gelar Pertemuan

 

TEMBILAHAN, UTUSANRIAU.CO  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk mendiskusikan dan mencari solusi dalam upaya menyelamatkan petani kelapa di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Said Syarifuddin dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Muhammad Wardan di aula Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, belum lama ini.

Selama ini, Badan dan Dinas terkait, seperti Bappeda dan Disperindag dianggap tidak fokus dalam melaksanakan program yang telah menjadi prioritas utama Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan Bupati Muhammad Wardan.

"Tolong dinas terkait, hal ini di diskusikan betul pada RPJM (Rapat Pembangunan, red). Inikan sudah sejak awal menjadi prioritas Bupati Wardan, kenapa masih lambat juga," ujarnya.

Bappeda, lanjut Sekda, selalu saja 'ngeles'. Seperti ketika ada investor yang mau mengurus izin, Bappeda selalu saja mengelak dengan alasan Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Bappeda ngelak terus nih, alasan RTRW. Kalau ngelak terus ini payah. Orang mau ngurus izin tak selesai-selesai," tambahnya.Belum lagi terkait penganggaran, Bappeda seharusnya bisa melakukan perencanaan dengan analisa yang matang, sehingga penganggaran untuk menangani permasalahan kelapa bisa menjadi prioritas.

"Penganggaran, Bappeda tolong dihitung betul. Jangan bicara proyek diambil, tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius. Perencanaan ini Bappeda, jangan ngelak-ngelak," tegas Said kembali.

Sementara itu, bagi Disperindag, Sekda menilai sistem Resi Gudang yang menjadi tupoksinya juga lambat diproses.

"Ini Disperindag, jangan anggaran perjalanan dinas saja diurus. Bupati sudah begitu besar harapannya pada SRG, kenapa tak selesai juga? Sebelum bupati cuti kemarin kan ada SK baru tim percepatan. Ini sudah 4 bulan, dah sampai mana? Saya minta laporannya segera ke meja pak bupati," perintah Sekda.

Untuk diketahui, upaya menjaga stabilitas harga kelapa di Kabupaten Inhil, sebenarnya sudah dilakukan sejak awal kepemimpinan Bupati Muhammad Wardan di akhir tahun 2013 lalu.Bahkan izin dari Bappebti dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) juga sudah dikantongi Pemkab Inhil sejak setahun lalu.

Bukan itu saja, Perda Sistem Resi Gudang, Perda Tata Niaga Kelapa serta Perda BUMD sebagai pelaksana SRG juga telah ditandatangani oleh Bupati Muhammad Wardan pada awal tahun 2018 lalu.

Setelah penandatanganan Perda tersebut, bahkan Bupati Wardan langsung menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan agar Perda yang sudah sah dapat segera berjalan.**Adv/mcr/urc

 
INFO TERKAIT 
 Sabtu, 10 November 2018 01:11:45
Tingkatkan Ubudiyah Bupati Meranti Resmikan Masjid di Daerah Terluar
 Jumat, 26 Oktober 2018 01:11:17
Pemkab Meranti Raih WTP Enam Kali Berturut-turut
 Kamis, 15 November 2018 12:11:06
Ada 7 Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun 2019
 Kamis, 15 November 2018 08:11:51
Mantab...RSUD Pasir Pengarayan Tengah Mempersiapkan Akreditasi
 Selasa, 13 November 2018 04:11:31
Rohul Bakal Bangun Taman Makam Pahlawan
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca