Penolakan RAPBD-P Inhu 2018 Berbuntut Mogok Kerja Petugas Kebersihan
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Senin, 01 Oktober 2018 05:10:24
Penolakan RAPBD-P Inhu 2018 Berbuntut Mogok Kerja Petugas Kebersihan
KETERANGAN GAMBAR :
Sekdakab Pemkab Indragiri Hulu, Ir H Hendrizal MSi saat berdialog dengan pekerja kebersihan yang mengancam mogok kerja

UTUSANRIAU.CO, RENGAT – Penolakan dan tidak disetujuinya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2018 oleh DPRD Inhu berbuntut panjang. Ratusan petugas kebersihan pasar  mengancam akan melakukan mogok kerja.

“Pasukan kuning ataupun petugas kebersihan mengancan tidak lagi bekerja mengumpulkan ratusan kilo gram sampah per hari dari Pasar Rakyat  Rengat dikarenakan gaji 136 orang tidak disetujui Parlementer. Pada hal sebagai pasukan kuning hanya untuk sesuap nasi Keluarga, tapi kalau tidak digaji untuk apa bekerja," ucap koordinator petugas kebersihan Pasar Rakyat Rengat, Suprianto, Senin (1/10/2018)

Menurut Suprianto, awalnya, ratusan petugas kebersihan Pasar Rakyat Rengat punya rencana mau melakukan unjuk rasa (unras) ke kantor DPRD Pemkab Inhu di Pematangreba. Setelah  pasukan kuning mengetahui gaji tidak dapat dibayar selama empat bulan kedepan akibat ranperda RAPBD-P Inhu tahun anggaran 2018 di DPRD Inhu justru ditolak.

"Gaji kami selama empat bulan kedepan ada di dalam RAPBD-P, tapi kenapa anggota Dewan yang seyogyanya menampung dan ikut memperjuangkan asfirasi Masyarakat justru bertolak belakang dengan harapan masyarakat," sesal Supri bersama kawanan pasukan kuning.

Sementara itu,  Sekdakab Pemkab Indragiri Hulu Ir H Hendrizal MSi membenarkan RAPBD-P Inhu tahun anggaran 2018 ditolak, Parlementer dan disarankan mempedomani APBD murni tahun 2018.

Buntut dari penolakan ranperda RAPBD-P sejumlah kegiatan yang sangat prinsip akan tertunda termasuk Honor petugas kebersihan pasar rakyat Rengat selama 4 bulan September Oktober Nopember Desember sebesar Rp 408 juta terancam tidak dapat dibayar.

Untungnya, kata Hendrizal,  rencana ratusan pasukan kuning menuntut hak-hak normatifnya ke DPRD Inhu masih dapat dicegah. "Insyaallah dengan kepala dingin  rencana Unras petugas kebersihan sudah kita cegah," jawab Hendrizal.

Dikatakan,  Unras ke DPRD dapat dicegah setelah Pemkab Inhu meyakinkan petugas kebersihan akan mencari solusi dan duduk bersama DPRD Inhu khususnya pembayaran gaji pasukan kuning.

"Mudah mudahan pertengahan bulan ini gaji mereka sudah dapat dibayarkan,"  papar Hendrizal yang mengaku APBD murni 2018 hanya mengakomodir gaji hingga bulan agustus.

Terpisah,  Ketua PWI Inhu Efril Reza terkejut dengan adanya penolakan ranperda R-APBD. Sebab ada dalam RAPBD-P tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PWI inhu bersama Diskominfo.

“Kita sudah merencanakan kegiatan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) bagi sebanyak  40 orang wartawan yang selama ini bertugas di Inhu. Namun dengan adanya penolakan RAPBD-P tahun 2018 oleh dewan tentunya kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan kita berharap agar DPRD sebagai mitra Pers hendaknya dapat mencari solusi terbaik,” harap Efril. (das)

 

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 16 Desember 2018 09:12:19
Jokowi: Blok Rokan Jangan Dikelola Sendiri
 Minggu, 16 Desember 2018 09:12:16
Jokowi Sebut Pembangunan Tol Trans Sumater Riau Paling Diuntungkan
 Kamis, 13 Desember 2018 03:12:58
Untuk Setiap Kelompok Umur, Harga TBS Sawit Riau Menunjukkan Tren Posistif
 Selasa, 11 Desember 2018 10:12:05
Pemprov Gesa Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
 Selasa, 11 Desember 2018 10:12:09
Banyak Faktor, Harga TBS Riau Berfluktuatif
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca