APBD Ta.2019 Kabupaten Bengkalis Bayar Premi BPJS Kesehatan Untuk Warga Miskin Sebesar Rp.8.9 Milyar Bagi 64.685 Peserta
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Senin, 08 Juli 2019 02:07:41
APBD Ta.2019 Kabupaten Bengkalis Bayar Premi BPJS Kesehatan Untuk Warga Miskin Sebesar Rp.8.9 Milyar Bagi 64.685 Peserta
 
Sopyan Ketua Komisi IV DPRD BENGKALIS

UTUSANRIAU.CO, BENGKALIS  - Tahun 2019 Pemda Bengkalis telah  menaikkan jumlah peserta mengikuti program asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Premi atau iuran  yang di tanggung Pemkab Bengkalis dan Propinsi Riau , peserta mencapai 64.685 jiwa naik 10.000 jiwa.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN KIS (kartu indonesia sehat red) untuk masyarakat kabupaten Bengkalis mencapai 114.000 jiwa yang ditanggung APBN Pusat.Dan Pemkab Bengkalis bersama Pemprop Riau menanggung PIB integrasi jamkesda sistim sharing mencapai 64.685 jiwa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra melalui Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan Heri Praktikno memaparkan, BPJS Kesehatan memang sudah menentukan siapa yang akan menjadi peserta JKN yang dibagi ke dalam dua katagori yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Bukan PBI, dimana yang dimaksud dengan Peserta Bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin ini menjadi peserta mandiri dan warga miskin yang tidak masuk PBI di tanggung Pemkab Bengkalis dan Pemprop Riau sistem sharing (50:50) yang baru mulai tahun 2019.

Heri Praktikno ditemui UTUSANRIAU baru-baru ini mengatakan Integrasi  Jamkesda Bengkalis melebur dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 warga miskin peserta mencapai 64.685 jiwa yang di anggarkan Pemkab Bengkalis melalui Dinas Kesehatan  pembayaran premi atau iuran Rp.8.9 Milyar per tahun ke BPJS Kesehatan. 

“Pemkab Bengkalis untuk tahun anggaran 2018 lalu  pesertanya dari 40.731 jiwa naik menjadi 54.000 jiwa kita harus menyetor premi atau iuran  jaminan kesehatan masyarakat 54.000 x rp 23.000 x 12 bulan ke BPJS Kesehatan . Data masyarakat peserta yang ditanggung pemda bengkalis berasal dari verifikasi dan validasi  dinas sosial, kita hanya membayarkan preminya saja yang menentukan layak tidaknya jadi peserta Dinsos Bengkalis,"kata Heri.

Data cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di wilayah kabupaten Bengkalis tahun 2018 lalu mencapai 30 persen dari jumlah penduduk 529.302 jiwa (114.000 jiwa + 54.000 jiwa) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin hanya 10 persen jadi diatas rata-rata nasional.

 
 
Heri Praktikno

"Untuk kepersetaan di BPJS  Kesehatan kabupaten Bengkalis  yang mencapai 30 persen lebih dan akan di tambah 10.000 jiwa lagi tahun ini bertolak belakang dengan jumlah masyarakat miskin rata-rata nasional mencapai 10 persen  (Data BPS). Target tahun  2020 Kabupaten Bengkalis kepersetaan warganya ke BPJS Kesehatan mencapai 95 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bengkalis. Sistem sharing dengan propinsi Riau 50:50 pembiayaannya dengan Kabupaten Bengkalis " terang Heri.

Dan ada lagi program Pemkab Bengkalis melalui Dinas Kesehatan telah berjalan bantuan Pendamping Pasien yang di rujuk ke rumah sakit diluar daerah Ditanggung biaya makan dan nginap bagi keluarga pasien yang dirawat seperti ke RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru.

Bagi keluarga pasien yang mendampingi pasien di rujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru akan mendapat bantuan tranportasi dan makan selama pasien dirawat, hal ini sudah berlaku di tahun 2018.

"Keluarga pasien yang mendampingi akan mendapat biaya tranportasi dan makan bisa langsung melapor ke dinas kesehatan untuk mengambil dananya atau pakai dana sendiri dulu baru digantikan dinas kesehatan. Dan kita di pekanbaru ada rumah tunggu untuk alamat nya sekarang di jalan Mustika dekat sama RSUD Arifin Ahmad bisa digunakan pasien yang rawat jalan ke pekanbaru,"harap Heri.

Heri menjelaskan Pemkab  Bengkalis dan Pemprov Riau akan memberikan bantuan biaya tranportasi dan makan selama mendampingi pasien di RSUD rujukan terutama yang di luar kabupaten Bengkalis dan ini sudah berlansung dari tahun 2018 lalu.

Sementara, tempat pelayanan peserta BPJS Kesehatan  FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) adalah, semua Puskesmas atau fasilitas pelayanan dasar atau primer se-Kabupaten Bengkalis, dan tingkat lanjutan seperti RSUD Bengkalis, RSUD Kecamatan Mandau, RSUD Kabupaten Siak di kota Siak Sri Indrapura, RSUD Kota Dumai, RSUD Arifin Achmad di Kota Pekanbaru dan Rumah Sakit jiwa (RSJ) Tampan di Pekanbaru.

Pemkab Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Tahun 2019  untuk Dana Kapatasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang di berikan BPJS Kesehatan ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) puskesmas  tiap bulannya  akan digunakan semuanya (100 % ) untuk kepentingan FKTP. Dan tahun sebelumnya 40 % dana kapitasi disetor ke Kasda ( kas daerah). karena selama ini kebutuhan operasional tiap FKTP (UPT PUSKESMAS) sudah dipenuhi Pemkab Bengkalis melalui belanja  APBD  di Dinas Kesehatan. Setelah diterbitnya peraturan bupati Tahun 2018, dana kapitasi sepenuhnya untuk tiap FKTP dan  tiap fasilitas kesehatan tingkat pertama harus punya bendahara khusus JKN. 

Heri Pratikno mengatakan Peraturan Bupati tentang teknis penerimaan dana kapatasi  JKN dari BPJS Kesehatan sudah ditandatangani bupati akhir bulan 2018 lalu dan kita telah membentuk tiap FKTP atau UPT Puskesmas bendahara khusus JKN dan untuk tahun ini Rancangan Anggaran masih masuk di Dinas Kesehatan yang seharusnya tiap kepala FKTP membuat rencana belanja dan pendapatan Dana Kapitasi JKN sesuai peraturan Menkes no.21 tahun 2016 dan kita masih tetap menganggar operasional tiap UPT Puskesmas dalam APBD kalau hanya 40 % dari dana Kapitasi tidak cukup.
 

 
 
Zainal Abidin 73 th. peserta BPJS Kesehatan

Alur Dana Kapitasi tiap bulan di transfer dari BPJS Kesehatan ke FKTP dan tugas bendahara khusus JKN mencatat  belanja dan pendapatan FKTP dilapor ke kepala FKTP dan kepala FKTP melapor ke SKPD Diskes setiap bulannya. 

Lanjut Heri Kepala Dinas Kesehatan Ersan Saputra menginginkan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau UPT Puskesmas di Kabupaten Bengkalis bisa menjadi BLUD di tahun 2020 agar bisa mandiri dan mengelola dana Kapitasi secara mandiri dan untuk menjadi BLUD tidak harus ada rawat inap.

Untuk warga misÄ·in yang baru mau menjadi peserta BPJS Kesehatan  PIB Terintegrasi Pemkab  Bengkalis dan Pemprov Riau  saat ini lah karena tahun  2019 menaikkan jumlah peserta mengikuti program asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Premi atau iuran  yang di tanggung Pemkab Bengkalis dan Provinsi Riau, Sistim Bugjet Sharing (50:50) naik 10.000 jiwa (peserta) dengan total mencapai 64.685 jiwa.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk untuk memverifikasi dan validasi warga tak mampu telah membentuk tim Validiator sekitar 280 orang se Kabupaten Bengkalis. Bulan januari 2019 dinas sosial belum memulai verifikasi peserta karena SK Tim Validator belum terbentuk dan juga masih masa  Rekondisi, baru di mulai bulan Februari 2019.

Kepala Dinsos Kabupaten Bengkalis  Martini melalui mengatakan " untuk tahun ini dimulai bulan Februari  dan kita baru meng SK kan petugas  Validator tiap desa sebanyak 280 orang dan tiap kecamatan ada koordinator dan bulan januari kemaren belum di mulai (masih Rekondisi ),".

"Bagi warga yang akan menjadi peserta untuk saat ini yang di utamakan sakit dulu baru bisa dilayani dinsos bengkalis dan pendaftaran bagi peserta yang baru kita belum bisa karena petugas Validator belum berjalan," paparnya.

Untuk  Tim Validator  pihak Dinsos akan melibatkan para pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk membantu tim Validator menentukan warga yang berhak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Integrasi  Jamkesda Bengkalis melebur dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019.


Zainal Abidin 73 Th salah satu warga yang mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) beralamat di jalan Sudirman Gg melati RT02/RW02 Damon Bengkalis ditemui Utusanriau.co minggu  (23/06) mengatakan " Kami sekeluarga sangat terbantu dengan adanya KIS ini karena saya dan istri (Yusniar 67 Th) karena saya dan istri wajib rutin cek kesehatan karena istri saya bisa operasi mata katarak di RSUD hanya dengan kartu KIS dan pengobatan sakit paru-paru saya secara rutin di beri obat bisa sembuh," tarang zainal abidin.

" Saya harap pelayanan terutama masalah rujukan buat kami yang tua - tua ini untuk mengambil surat rujukan tiab bulan ke puskesmas tidak begitu lama antri karena kami harus ke RSUD Bengkalis lagi ke polinya jadi selama ini pulang bisa sampai jam 3.00 sore dari pagi ," harap Zainal Abidin. 

Sementara Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Sofyan ditemui Utusanriau.co mengatakan pihak BPJS Kesehatan dan pemkab bengkalis untuk  pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terbaru yaitu sistem rujukan online, serta kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan lebih baik lagi karena kita bersama eksekutif sudah menambah anggaran untuk mengcover iuran bagi warga tak mampu. memaparkan progress implementasi Program JKN-KIS khususnya di wilayah kabupaten Bengkalis, yang meliputi  progress cakupan kepesertaan JKN-KIS, penerimaan iuran peserta, pembayaran terhadap fasilitas kesehatan dan regulasi-regulasi terbaru pemerintah dan BPJS Kesehatan.

"Kami berharap pihak BPJS Kesehatan untuk senantiasa melakukan fungsi kontrol dan pemantauan, terutama kepada pelayanan di fasilitas kesehatan supaya kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik, sehingga tidak menjadi keluhan di masyarakat," kata Sofyan. **Adv Kominfo

 
 
INFO TERKAIT 
 Sabtu, 12 Oktober 2019 10:10:53
Dihadiri Wagubri dan Diramaikan Kesenian Daerah, Bupati H. Sukiman Pimpin Upacara HUT ke-20 Kabupaten Rohul
 Selasa, 08 Oktober 2019 10:10:01
Inovasi Pelayanan Haji Terpadu, Bupati Sukiman Resmikan Kantor Kas Syariah BRK dan PTSP Kemenag Rohul
 Kamis, 10 Oktober 2019 10:10:12
Diusianya Ke-20 Rokan Hulu Semakin Berkah, Bupati Sukiman Berikan Santunan Kepada Anak Yatim, Kaum Dhuafa dan Tabligh Akbar
 Rabu, 02 Oktober 2019 01:10:07
Rapat Forum TJSP, Bupati Sukiman Minta Perusahaan Rutin Salurkan Dana CSR
 Selasa, 01 Oktober 2019 01:10:26
Syukuran Tajak Sumur Eksplorasi Kota Lama-3, Bupati Sebut Produksi Minyak di Rohul Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca