BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi menerima laporan ada konsultan perencana yang tidak berkoordinasi dengan perangkat desa saat bekerja di lapangan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik, jika hasil perencanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kita dapat informasi bahwa konsultan sudah mulai bekerja, namun laporan yang kita terima, bahwa mereka ini tidak berkoordinasi ke desa, sedangkan harapan kita, hal itu jangan sampai terjadi, "sesal Heru, Rabu (01/04/15).
Ia mengingatkan, seharusnya konsultan perencana itu perlu koordinasi dengan pemerintah desa (Pemdes) atau lurah, agar hasil perencanaan itu benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun dalam kontrak kerja sudah disebutkan poin-poin yang harus dilaksanakan konsultan perencana, namun ada hal-hal tertentu yang harus dikomunikasikan dengan Pemdes.
"Contoh yang kecil saja, ada perencanaan pembangunan jembatan, yang disebutkan itu hanya secara umum, di RT sekian RW sekian, tapi titik yang pasti tidak disebutkan, maka untuk mengetahui sesuai keinginan masyarakat itu tentu harus dikoordinasikan ke desa/lurah, "tambahnya.
Tidak hanya ke desa/lurah, Politisi Partai PAN ini juga meminta, agar konsultan perencana juga koordinasi dengan UPTD setempat, hal itu bertujuan untuk memudahkan UPTD melakukan pengawasan dan melaporkan ke pimpinan, jika ada persoalan yang muncul ketika proses perencanaan.
"Intinya kita berharap agar konsultan selalu koordinasi ke desa dan juga UPTD, kemudian konsultan perencana jangan sekedar copy paste, tapi harus benar-benar turun ke lapangan, supaya pembangunan tidak meleset dengan dilapangan, "harap Heru. (bp)