Jakarta, Utusanriau.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar berjanji akan mengangkat semua tenaga honorer kategori 2 (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.
Menteri Azwar mengemukakan hal tersebut untuk menjawab dan mengakomodir tuntutan dari berbagai daerah pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) ASN yang dihadiri jajaran gubernur, bupati, walikota, sekretaris daerah maupun Badan Kepegawaian Daerah, di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail dan sejumlah bupati/walikota, antara lain Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, juga mengikuti Rakornas tersebut.
Para peserta Rakornas mendesak Menpan RB agar mengangkat honorer K2 yang belum lulus untuk diangkat menjadi PNS. Mereka tidak yakin, kalau honorer K2 diangkat jadi PNS harus melalui tes, kemungkinan tidak akan lulus. Padahal, mereka sudah mengabdi dalam waktu yang cukup lama dan loyalitas mereka juga sudah teruji.
Azwar mengakui dalam perekrutan honorer K2 akhir tahun lalu, baru 30 persen yang diterima. Ia menyebutkan, dalam tahun 2013, sebanyak 340.000 tenaga honorer telah diangkat menjadi CPNS di lingkup pemerintahan se-Indonesia. Dengan rincian, 86.000 honorer K1, ditambah 36.000 honerer K1 yang tercecer, dan diluluskan lagi 218.000 honorer K2 untuk formasi 2013 pada Februari 2014 ini.
Menurut Azwar, jumlah tenaga honorer K2 yang mengikuti tes CPNS tercatat sebanyak 605.179 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 254.774 (42 persen) orang merupakan tenaga pendidik, 17.124 (2,83 persen) orang merupakan tenaga kesehatan, 5.585 (0,92 persen) orang merupakan tenaga penyuluh dan 327.696 (54 persen) orang merupakan tenaga teknis/administrasi.
Sementara itu, data yang dihimpun Metro Riau, secara keseluruhan di Riau ada sebanyak 8.357 orang honorer K2. Dari jumlah itu, yang lulus tes PNS pada tahun lalu sebanyak 3.886, dan yang tak lulus 4.471 orang. Angka tersebut belum termasuk honorer K2 Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir karena dua kabupaten tersebut belum mengumumkan kelulusan CPNS honorer K2. (Rinciannya, baca; 8.357 Honorer K2 Riau).
Azwar meminta honorer K2 yang belum lulus tetap tenang karena akan diangkat secara bertahap. "Saya setuju honorer K2 kita angkat semua (menjadi PNS) secara bertahap. Pemda silakan buat peta mana yang prioritas dan ada berapa. Pertama K2 didata bupati, walikota kemudian kita verifikasi," tegas Azwar menjawab tuntutan peserta rapat.
Namun begitu, Azwar meminta agar sebelum diangkat jadi PNS, Pemda lebih dulu memperhatikan nasib honorer tersebut dengan menaikkan gaji mereka. Kata Azwar, ada Pemda yang hanya menggaji honorer K2 dengan uang Rp200 ribu per bulan. "Itu kan keterlaluan," ungkapnya seraya meminta, jangan saling lempar tangan, semua harus bertanggung jawab untuk mencari solusi.
Dalam pengangkatan tenaga honorer K2, Azwar mengatakan, akan membicarakannya lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Ini penting dilakukan untuk melihat kekuatan porsi anggaran untuk menggaji mereka. "Nanti kita duduk dulu sama-sama. Sisa berapa, Anda butuh berapa, tapi jangan masukkan kepentingan pribadi. Dilihat kemampuan anggaran. Saya akan bicara dengan Kementerian Keuangan," ulasnya.
Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Untuk tenaga honorer K2 apabila ingin diangkat menjadi PNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. Selain itu, tenaga honorer yang diangkat selepas kurun 2005-2008 termasuk ke dalam tenaga honorer kategori 3 (non-kategori). Peluang tenaga honorer kategori 3 menjadi PNS tampaknya lebih sulit dibandingkan dua kategori sebelumnya.
Pada kesempatan itu, Azwar juga menegaskan komitmennya untuk mengubah image dan menaikkan kembali citra PNS menjadi lebih terhormat. Banyak stigma yang selama ini melekat, seperti perilaku korupsi atau proses penerimaan PNS yang tidak adil dan tidak transparan. Bahkan banyak yang lulus karena menyogok.
Ke depan, lanjut Azwar, rekrutmen PNS harus dilakukan secara transparan dan itu sudah dimulai pada 2013 lalu. "Ke depan harus lebih baik dan lebih transparan lagi. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama," katanya.
Azwar mengatakan, pemerintah merencanakan akan merekrut 100.000 PNS pada tahun 2014 ini. Dari jumlah itu, sebanyak 20 persen akan dialokasikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terkait formasi PNS 2014 dari Provinsi Riau, menurut Sekdaprov Zaini Ismail sedang disusun. Kabupaten/kota juga sedang menyusun berapa formasi yang diperlukan. "Kita lagi susun formasinya ya," kata Zaini dalam siaran pers Humas Sekretariat Daerah Riau yang diterima Metro Riau.
Sementara itu, Walikota Pekanbaru Firdaus MT pemerintah pusat mencarikan solusi atas kurangnya tenaga guru Sekolah Dasar (SD) dan tenaga medis di Kota Bertuah. "Hingga saat ini guru SD di Pekanbaru kurang 400 lebih dan 200 untuk tenaga medis. Ini harus dicari solusinya sebelum mengajukan usulan formatur untuk PNS 2014 di Pekanbaru," ujarnya.
Persoalan lain yang perlu disikapi Kemenpan RB, kata Firdaus adalah 900 tenaga honorer K2 yang mengikuti tes, hanya 400 yang lulus. "Itu juga menjadi persoalan. Kalau sisanya 500 tenaga honorer K2 dirumahkan, maka akan kembali timbul persoalan besar. Kemenpan dan BKN harus menyikapi masalah ini seadil-adilnya," ujarnya. (hrc/lis)
###