PELALAWAN, UTUSANRIAU.CO - Pelaksanaan Pembangunan memang sangat dibutuhkan oleh Rakyat. Namun, supaya pembangunan tersebut tepat sasaran Pemerintah Perlu melakukan koordinasi dengan masyarakt langsung.
Seperti itulah halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Senin (3/3/2014) yang langsung turun ke lapangan untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dengan melakukan dialog dan silaturrahim dengan masyarakat.
Kali ini Kecamatan yang dikunjungi yakni Kecamatan Teluk Meranti dan acara digelar di lapangan kesenian Tirta Bono. Dalam dialog ini nampak keakraban dari unsur Pemerintah dengan masyarakat di Kecamatan tersebut.
Bukan saja Bupati Pelalawan HM Harris
yang ikut turun langsung, sejumlah pejabat, seperti Dinas Badan dan bagian di lingkungan Pemkab Pelalawan yang langsung bersentuhan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Diantaranya Asisten 1 Setdakab Pelalawan Hadi Penandio, Kepala Bappeda Syahrul, Kadis PU Hasan Tua, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Hambali, Kadis Budparpora Zulkifli S,Ag, Kadis perikanan dan kelautan Arizal, Kadishub Ridwan Mustafa, Kepala BPMPD Zamur Das, Kepala BLH Samsul Anwar dan sejumlah Kabag dan Kaban Lainnya.
Dalam sambutannya Bupati sangat mengharapkan masukan dan input dari masyarakat soal pembangunan di Kabupaten Pelalawan dengan harapan pembangunan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat disinergikan dengan kebutuhan khalayak masyarakat.
" APBD Pelalawan bukan untuk Bupati, bukan untuk pejabat ataupun sekelompok orang. Namun APBD diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat. Karena itu, apa yang dilakukan Pemerintah harus sinkron dengan kebutuhan masyarakat," tandasnya.
Di tahun 2014 ini saja, sambungnya, Belanja Langsung pembangunan sebesar 68 persen dari nilai APBD Pelalawan tahun 2014 yakni mencapai Rp 2,09 triliun. "Jika dibandingkan dengan tahun 2013 lalu, di tahun 2014 ini untuk alokasi belanja langsung untuk pembangunan telah mengalami peningkatan, sehingga manfaatnya untuk masyarakat lebih maksimal," katanya.
Di kesempatan itu juga, orang nomor satud i Kabupaten Pelalawan itu menghimbau masyarakat Pelalawan, khususnya warga kecamatan Teluk Meranti, agar tidak membakar hutan dan lahan, dalam membersihkan lahan perkebunan. Kondisi kabut asap di kabupaten Pelalawan saat ini masih parah, belum lagi penderita ISPA yang semakin bertambah, ditambah dengan kondisi ISPU Pelalawan yang sudah dalam kategori sangat berbahaya.
"Saya himbau warga kecamatan Teluk Meranti, agar tidak lagi membuka lahan perkebunannya dengan cara memkabar," pintanya.
Menurut Harris, pembakar hutan dan lahan, akan menghadapi tuntutan hukuman yang sangat berat. Sesuai dengan peraturan perundang-
Perundangan, dimana pembakar hutan dan lahan terancam hukuman yang sangat berat, penjara 10 tahun atau ancaman denda yang sampai Rp 5 Milyar.
"Disisi lain, pembakaran lahan juga terkait dengan etika. Kenapa, karena dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan, kita juga ikut menyengsarakan saudara-saudara kita warga yang lain. Inikan terkait dengan etika kita dalam bermasyarakat," katanya.
Dihadapan ratusan warga, Harris juga mengatakan untuk menjaga nama baik kecamatan Teluk Meranti, yang sudah dikenal secara luas, baik secara nasional maupun dunia Internasional dengan keunikan wisata alam gelombang Bono.
Beberapa hari terakhir ini, kata Harris, nama Teluk Meranti sering disebut-sebut dalam pemberitaan di media massa, sebagai daerah yang memiliki titik api terbanyak di Kabupaten Pelalawan.
"Harapan kita semua, mari kita jaga nama Teluk Meranti yang sudah mendunia dengan keajaiban gelombong bononya, dengan sama-sama menjaga dan menghindari terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah kita ini. Sebab, karhutla menjadi perhatian dan sorotan secara internasional," pinta Harris.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sudah mengambil langkah-langkah cepat menanggulangi Karhutla, diantaranya dengan menetapkan status darurat bencana asap.
"Sudah dua pekan status darurat bencana asap kita tetapkan. Dan kita sudah pastikan status tersebut, akan kita perpanjang sepekan lagi, terhitung besok (hari ini), selasa 4 Maret 2014," terangnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog yang dipimpin Camat Teluk Meranti Kiki Syamputra. Pada kesempatan tersebut, sejumlah pertanyaan pun dilontarkan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, BPD dan Kades. Diantaranya pertanyaan tersebut yakni soal PPIDK, tata batas, sengketa lahan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan lain sebagainya. (Adv/UR3)
###