JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Mahalnya biaya pendidikan masih menjadi kendala bagi pelajar dari kalangan kurang mampu untuk mencicipi bangku sekolah. Bagaimana tidak, penggratisan biaya sekolah nyatanya tidak menghilangkan praktik komersialisasi pendidikan di lapangan.
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, M Abduhzen berpendapat, orangtua sebagai user harus memiliki kesadaran bahwa pengelolaan biaya pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya lantaran banyak terjadi politisasi dalam penggunaan anggaran.
"Orangtua sebagai user sekarang ini tak banyak pilihan. Harusnya pemerintah peduli tentang hal ini," ujarnya dihubungi Okezone, baru-baru ini.
Saat ini, tutur Abduhzen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mulai membenahi soal pembiayaan sekolah dengan mengenalkan neraca pendidikan. Namun, untuk merasakan efeknya tak bisa dilakukan secara instan.
"Neraca pendidikan itu adalah upaya penyadaran pada masyarakat tentang kekacauan dan politisasi dana pendidikan, terutama di daerah," terangnya.
Abduhzen menuturkan, neraca pendidikan mampu membuat 20 persen APBD di luar dana dari pusat benar-benar digunakan untuk pendidikan.
"Masyarakat harus diberitahu bahwa APBD sejatinya kecil tidak sampai dengan 20 persen. Anggaran pendidikan daerah sering disebutkan 30 persen, padahal besaran itu karena adanya DAU dan dana-dana lain dari pusat," imbuhnya.okezone
###