Bengkalis, utusanriau.co - Soal banyaknya kepala desa (Kades) yang terlibat dalam jual beli hutan atau Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (CG-GSK-BB). Fadlul mengutarakan, tidak semua Kepala Desa atau perangkat desa yang terlibat. Artinya, jika ada itu adalah oknum, dan sampai hari ini juga masalah tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang.
"Ya tidak semua, masalah itu diserahkan ke pihak yang berwenang. Karena saat ini, masalah Karhutla juga dikaitkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT). Maka dari itu kepala desa jangan sembarangan mengeluarkan surat,"katanya.
Terkait dengan upaya pihak Kecamatan Bukit Batu dalam hal sosialisasi ke desa-desa. Fadlul mengaku, jika Cagar Biosfer itu berada di kawasan inti, maka BKSDA yang lebih berwenang. Sedangkan di Kecamatan itu dalam hal pemberdayaan masyarakat, seperti masyarakat peduli biosfer, penutupan pintu kanal, sosialisasi, penanaman bibi sesuai struktur tanah yang cocok di areal hutan.
"Kita (kecamatan) hanya punya kewenangan yang terbatas dalam hal sosialisasi. Insya Allah tahun ini, kita coba dengan membentuk masyarakat pedlu Biosfer, menutup pintu kanal, sosialisasi penanaman bibit sesuai dengan struktur tanah di areal hutan Cagar Biosfer, itu yang bisa kita lakukan, demi terjaganya lingkungan di areal Biosfer,"terangnya.
Kemudian, Fadlul menambahkan, pihak kecamatan. Khususnya Kecamatan Bukit Batu meminta agar pemerintah pusat turut serta dalam mengupayakan penataan Rencana Tata Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bengkalis, selain itu juga penyediaan air di lahan gambut pasca kebakaran hutan dan lahan.
"Hal-hal ini yang kita minta pemerintah pusat dapat mencurahkan perhatiannya. Karena selama ini, masalah RTRW tak kunjung tuntas. Bisa dikatakan, sudah kewajiban pemerintah pusat untuk mendudukkannya secara bersama-sama,"katanya. (bp)
###