PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Persoalan gaji guru Honor SMA/SMK se-riau menjadi perhatian komisi E DPRTD Riau yang membidangi masalah pendidikan sejak pemberlakukan UU pendidikan 23 tahun 2014 dimana SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Riau.
Dalam hearing evaluasi komisi E DPRD Riau bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamis (9/2/2017), sekretaris Komisi E Makarisu Anwar meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau mencarikan formulasi untuk pembayaran gaji guru honor di SMA dan SMK.
Untuk guru honor dengan SK kepala daerah setempat sebanyak 2558 tidak ada masalahmasalah karena sudah ada alokasi anggaranya di apbd riau 2017, namun masih banyak ribuan guru honor sma dan smk dengan sk komite atau sekolah yang juga harus di pikirkan gajinya.
"Maka Dinas Pendidikan harus memikirkannya dan membuat formulasinya, bisa saja berdasarkan jam mengajar mereka," sebut Makarius Anwar.
Menyangkut anggaranya, kata Makarius baru bisa di masukan di apbd p 2017, karena belum masuk dalam apbd murni 2017.
Disisi lain, menurutnya komisi e masih menerima laporan adanya pungutan di sekolah-sekolah, padahal sudah ada bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dari Pemprov Riau.
"Memang yang baru bebas semua pungutan untuk sekolah di lima daerah, yakni Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kampar dan Kuansing, sehingga di luar itu masih ada pungutan untuk sejumlah sekolah, " tuturnya.
Lebih jauh Politisi PKS Riau itu mengatakan, Pemprov Riau sudah menganggarkan dana BOSDA , namun masih kurang , baru Rp.700 ribu persiswa, maka Dinas Pendidikan di minta untuk mendata semua guru honor yang diluar 2558 tadi dan juga siswa daerah yang belum bebas pungutan sehingga bisa diajukan anggaran di APBD P 2017.
"Kita mendorong bukan Lima Daerah saja, tapi semuanya, sehingga akan ter-cover semua guru honor dan siswa sehingga semuanya akan terpenuhi tidak ada lagi yang tertinggal," jelas Makarius.**(Ls)
###