KUNTODARUSSALAM, UTUSANRIAU.CO -Meski pemerintah terus memberikan janji manis untuk memajukan dan meningkatkan mutu dunia pendidikan. Namun hal itu tampaknya tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah atau di pedesaan.
Hal itu dibuktikan, dengan kondisi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dimana sejak dibangun tahun 1997 silam, sekolah tersebut tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Rohul melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul.
Alhasil, pihak sekolah hanya mengandalkan dana yang ada untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Mirisnya, pihak sekolah sudah pernah mengajukan proposal untuk pembangunan sarana-prasarana sekolah ke dinas terkait, tapi setahun berjalan hal itu belum juga terealisasi. Hal
itu menimbulkan pertanyaan bagi pihak sekolah, Disdikpora Rohul selaku pihak yang berkopeten mengurus masalah tersebut terkesan tebang pilih.
Kepala SMPN 2 Muara Dilam Zaenuddin SPDi , Selasa (28/2/2017) membenarkan permasalahan tersebut dan menyampaikan, tahun 2016 lalu, pihaknya sudah mengajukan proposal bantuan untuk pembangunan musholla, perpustakaan pagar sekolah dan gudang, namun pihak Disdikpora Rohul belum merealisasikannya tanpa ada alasan yang jelas.
"Kami sangat berkeinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas anak didik kami. Tapi, jika sarana dam prasana sekolah ini tidak
mendukung," keluh Kepsek Zaenuddin.
Proposal untuk pembangunan tersebut, sambung Zaenuddin juga sudah diusulkan kepada DPRD Rohul yang melaksakan reses di desa itu. Namun hal yang sama juga dialami pihak sekolah, hingga saat ini aspirasi yang disampaikan ke dewan belum terlaksana.
Persoalan lain yang selama ini dihadapi sekolah tersebut, lanjut Zaenuddin adalah kurangnya tenaga pengajar (Guru,red) yang berstatus PNS. Menurutnya, pihak sekolah sangat kewalahan untuk menanggung gaji guru honor komite.
"Karena orangtua murid ini tidak semuanya mampu. Untuk menanggung gaji guru honor kami sangat kewalahan, tidak mungkin kami membebankannya kepada orangtua murid," terangnya.
Dalam pada itu, diutarakannya saat ini guru yang berstatus PNS di sekolah tersebut baru 3 orang, sementara guru yang berstatus honor komite 5 orang
dengan jumlah murid 120 orang.
"Besar harapan kami, kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait dan DPRD Rohul untuk memperjuangkan sekolah ini," harapnya. ** (Yus)
###