BANGKOK, UTUSANRIAU.CO - Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra angkat bicara mengenai hukum darurat militer yang diberlakukan di Thailand. Diingatkan Thaksin, penerapan darurat militer tidak boleh merusak demokrasi.
"Deklarasi darurat militer sudah bisa diduga... namun saya harap tak ada pihak yang melanggar HAM dan kian merusak demokrasi," kata Thaksin lewat akun Twitter-nya seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (20/5/2014).
Thaksin digulingkan dari kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2006 lalu. Dia telah hidup mengasingkan diri di luar negeri sejak tahun 2008, guna menghindari hukuman penjara atas dakwaan korupsi. Thaksin bersikeras membantah dakwaan korupsi tersebut dan menyebutnya semata-mata bermotif politik.
Adik perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra diberhentikan dari jabatan PM sesuai keputusan pengadilan konstitusional Thailand pada 7 Mei lalu.
Situasi di Thailand semakin memanas setelah demonstran antipemerintah bersumpah untuk menggulingkan pemerintah dan juga PM interim Thailand, Boonsongpaisan. Seruan tersebut memicu reaksi keras dari massa pendukung pemerintah atau massa 'Kaos Merah'. Mereka memperingatkan akan terjadinya perang sipil jika pemerintah digulingkan.
Atas dasar itulah, militer Thailand akhirnya memberlakukan hukum darurat militer. Di bawah konstitusi Thailand, militer memiliki hak untuk menetapkan hukum darurat militer -- yang memberikan wewenang kepada militer untuk mengontrol keamanan seluruh wilayah -- jika memang mendesak dan dibutuhkan.
Pekan lalu, komandan militer Thailand Jenderal Prayuth Chan-O-Cha memperingatkan bahwa militer akan turun langsung jika kekerasan terus berlanjut di Thailand. Peringatan tersebut muncul setelah 3 orang tewas dalam aksi penembakan dan serangan granat yang ditargetkan kepada demonstran antipemerintah di Bangkok. (detiknews.com)