PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Gubernur Riau H Annas Maamun mencurigai adanya dugaan penyelewengan dana tenaga pendamping desa, yang termasuk dalam anggaran Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Karena itu, Pemprov Riau akan menyelidikinya.
Demikian ditegaskan Gubri kepada riauplus.com, Selasa (20/5/14), menanggapi aksi demo ratusan tenaga pendamping yang meminta gaji mereka selama lima bulan, harus dibayarkan. Dugaan penyelewenangan ini kata Gubri, berdasarkan laporan yang diterimanya.
"Kita akan selidiki dulu. Ada orang yang mengadu, ada penyelewengan-penyelewengan, kita selidiki dulu. Kita audit dulu,"kata Gubri di Kantor Gubernur Riau.
Gubri memaparkan, seharusnya para petugas pendamping desa itu meminta gaji, apabila ada kegiatan atau proyek yang dikerjakan. Sementara saat ini, kegiatan belum berjalan.
"Keluar proyek ini dulu, ada kegiatannya dulu, baru dia mendampingi orang. Ini minta gaji tidak tentu arah saja. Janganlah begitu,"terang Gubri.
Apalagi kata Gubri, saat ini Pemprov Riau sedang giat-giatnya membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat miskin. Terutama, perbaikan jalan dan sekolah-sekolah.
Seperti diketahui, ratusan tenaga pendamping desa melakukan aksi demo ke Kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut gaji lima bulan sejak Januari-Mei 2014 belum dibayarkan Pemprov Riau.
Para pendamping desa yang berjumlah 228 orang tersebar di 12 kabupaten/kota ini, menerima dana intensif setiap bulannya bervariasi. Mulai dari Rp2 juta hingga Rp2,5 juta. Sementara Tim Leader (TL)-nya, mendapatkan gaji Rp6 juta per bulan.
Total anggaran yang keluarkan untuk dana intensif pendamping desa ini setiap bulannya, mencapai Rp1 miliar. Alokasi dana itu berasal dari dana hibah UED-SP Pemprov Riau, sebesar Rp47 miliar per tahun.
Sejak digulirkan tahun 2008 silam, dana hibah UED-SP ini tidak pernah diaudit. Karena itu, Gubri meminta dilakukannta audit secara meluruh. (RPC)
###