UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Rudyanto mengakui kalau sumbangan yang dikutip oleh Komite Sekolah selama ini sudah salah atau melenceng dari ketentuan yang ada. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan keluarkan Surat Edaran (SE) yang disebarkan pada seluruh sekolah tingkat SMK/SMA yang ada guna 'meluruskan' persoalan ini.
"Masalah aturan terkait komite ini sudah ada aturan atau payung hukumnya, yaitu PP No 48 Tahun 2008 dan Permendikbud RI. Dimana peruntukan dana komite digunakan selain yang sudah dianggarkan di dana BOS dan BOSDA. Dana yang sifatnya iuran tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik sekolah. Kalau pembangunan itu diperbolehkan dari dana sumbangan," jelasnya, Kamis (14/3) setelah hearing dengan Komisi V DPRD Riau.
Lebih jauh Rudyanto menjelaskan, hanya saja selama ini pihak Komite Sekolah salah paham dalam penerapan aturan di lapangan atau di sekolah-sekolah. Dana yang dikutip dari pihak wali murid itu adalah sumbangan, boleh untuk pembangunan. Hanya saja pihak sekolah itu menetapkan besaran sumbangannya per siswa per bulannya. Inilah yang tidak dibenarkan. Yang namanya sumbangan itu sukarela sesuai kemampuan.
"Jadi kita sudah duduk bersama dengan pihak hukum. Untuk kejadian dana yang dikutip tahun 2019 ke bawah sudah lah. Tapi untuk 2019 ke atas tidak dibenarkan lagi. Inilah dalam waktu dekat akan kita buat Surat Edaran terkait masalah ini. Tidak dibenarkan lagi," katanya lagi memberikan penjelasan.
Ditambahkan, komite sekolah dalam menetapkan sumbangan dihitung berdasar berapa besar dana yang dibutuhkan, kemudian dibagi dengan berapa banyaknya siswa. Sehingga ditetapkanlah jumlah besaran sumbangan per siswa yang harus dibayarkan. Seharusnya hal inikan tidak demikian. Berapa uang yang didapat dari sumbangan sukarela. Kekurangannya pihak sekolah yang mencarikannya.**mcr/urc
###