PEKANBARU,UTUSANRIAU.CO -- Penyeludupan Minyak Mentah dan BBM di Perairan Karimun yang terjadi beberapa waktu lalu di Klaim Perwakilan SKK Migas Sumbagut adalah resiko Pertamina sepenuhnya.
Tanggapan ini di sampaikan Management SKK Migas melalui relesnya Kamis (5/6/2014), sehubungan Beberapa berita di Media massa tentang tertangkapnya kapal tanker MT. Jelita Bangsa berbendera Indonesia yang membawa Minyak Mentah dan BBM oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satgas BBM di perairan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Juni 2014.
Bahari Abbas, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut,mengatakan SKK Migas sebagai Pengawas dan Pengendali Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi mencoba menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, terdapat 2 sektor atau kegiatan yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir, dimana Kegiatan Usaha Hulu bertumpu pada Kegiatan Eksplorasi dan Ekploitasi menghasilkan minyak dan gas bumi.
Kegiatan Usaha Hilir melakukan penyediaan BBM dan penyaluran migas kepada konsumen yang siap pakai. Dalam Prepres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dimana Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) sebagai Penyelenggaraan Pengelolan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Dalam Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan milik Negara sampai titik serah, "jadi Kegiatan Usaha Hulu kewenangannya hanya pada titik serah seperti Terminal Dumai, setelah dikapalkan atau melewati titik serah sudah menjadi tanggung jawab atau kewenangan pihak pembeli," jelasnya.
Dalam hal terjadinya penjualan illegal di Selat Malaka tanggal 3 Juni dari kapal PT. Pertamina atas minyak mentah yang dimuat tanggal 2 Juni dari CPI di Terminal Dumai, merupakan resiko Pertamina sepenuhnya.
"Bukan lagi tanggung jawab CPI atau SKK Migas”, ungkap Bahari Abbas, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut.(ra)