UTUSANRIAU.CO BENGKALIS - Hingga Februari ini ada empat desa belum mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2020.
Empat desa tersebut di antaranya Desa Pangkalan Batang, Desa Sederak, Desa Bantan Sari dan Desa Titiakar. Dengan begitu empat desa tersebut mendapat sanksi tidak dibayarkan gaji perangkat desanya.
"Seharusnya seluruh desa harus menyelesaikan dan pengesahan APBDes 2020 paling lambat tanggal 31 Desember lalu," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis Yuhelmi, Senin (10/2) pagi.
Namun empat desa ini tidak mengesahkannya hingga tanggal 31 Desember 2019 lalu. Perangkat desa diberikan sanksi tidak menerima gajinya tidak diberikan pada Januari kemarin.
Yuhelmi mengatakan bahkan Januari kemarin pihaknya juga sudah memberikan kesempatan kepada desa agar segera mengesahkan APBDesnya, Namun hingga Februari belum juga disahkan. "Februari ini belum juga disahkan. Akibatnya mereka para perangkat Desa yang belum mengesahkan APBDes tidak dibayarkan gajinya untuk bulan Februari.
Jika hingga akhir bulan ini juga belum disahkan maka perangkat desa juga tidak akan menerima gajinya bulan Maret mendatang," ungkapnya lagi.
Yuhelmi meminta pemerintahan empat Desa ini segera mengesahkan APBDes ini. Karena jika perangkat desanya terus terusan tidak memiliki gaji maka akan perpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
"Kemarin saya sudah datangi salah desa yang belum mengesahkan APBDesnya. Serta diberikan peringatan langsung kepada perangkat desa di sana," terang Yuhelmi.
Seperti di desa Pangkalan Batang Bengkalis Kepala DPMD Bengkalis sendiri yang turun ke Desa untuk mengingatkan agar pemerintahan desa segera mengesahkan APBDesnya. Namun disayangkan Kepala desa dan sekretaris desa saat Yuhelmi ke sana tidak datang dan menyambutnya.
"Saya ada tanya kepada staf desa saat itu, mereka mengatakan perangkat desa tidak berada di tempar . Terutama Kepala Desa dan Perangkatnya tidak terlihat," tutupnya.(yul)