RENGAT - Lambat tapi pasti masyarakat Inhu mulai merasakan sulitnya ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Wakil rakyat di DPRD Inhu merasa sangat prihatin dengan kondisi tersebut dan menyatakan ingin bersama rakyat merasakannya.
Salah satu ujud nyata yang dilaksanakan DPRD Inhu tak ingin menikmati menu makan dan minum bermewah - mewahan menggunakan uang rakyat disetiap rapat - rapat. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di kantor DPRD Inhu yang tidak ada lagi konsumsi saat pembahasan RAPBD Inhu tahun 2021.
"Kami tak ingin bermewah - mewahan dalam pembiayaan makan minum dalam rapat. Untuk itu kami tidak mengalokasikan biaya makan minum di DPRD Inhu karena kami ingin merasakan kesulitan ekonomi yang dirasakan rakyat sebagai salah satu dampak covid 19,' ungkap Wakil Ketua DPRD Inhu, H Suwardi Ritonga SE kepada wartawan
Dikatakannya dalam kegiatan rapat - rapat dan sidang paripurna di DPRD Inhu di akhir tahun 2020 dirinya sudah menyampaikan kesejumlah anggota DPRD Inhu agar memahami kondisi sulitnya rakyat ditengah wabah Covid-19. Sebagai wakil rakyat harus merasakan kesulitan yang dihadapi rakyat dan membantu rakyat dalam menghadapi covid 19.
"Kami di DPRD Inhu menginginkan, alokasi anggaran di Kabupaten Inhu harus lebih banyak untuk rakyat. Uang bersumber APBD Inhu tidak boleh lebih banyak dinikmati pejabat, untuk itu dalam penyusunan anggaran 2021 DPRD Inhu membahas anggaran secara maksimal untuk bidang insfratrukur, kesehatan, pendidikan dan peningkatan SDM masyarakat Inhu," ujarnya.
Selain itu jelasnya, alokasi anggaran RAPBD tahun 2021 yang sedang dibahas juga dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. "Pejabat daerah yang masih ingin makan minum di kantor bermewah-mewahan, sama halnya menghianati rakyat," jelasnya.
Munculnya penegasan wakil ketua DPRD Inhu ini, akibat dari adanya pihak yang mempersoalkan tidak adanya hidangan makan minum pada tiga kali sidang paripurna yang dilaksanakan sekaligus pada Jumat (13/11) kemarin. Dalam sidang tersebut membahas agenda penyampaian nota keuangan tahun anggaran 2021, pandangan fraksi dan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi.
Dari pantauan dilapangan terlihat bahwa tidak tersedi lagi konsumsi dalam setiap pembahasan RAPBD tahun 2021 yang sedang berlangsung. Pemandangan tersebut berbeda dengan kondisi sidang-sidang sebelumnya yang selalu dalam berbagai kegiatan tersedia konsumsi diatas setiap meja wakil rakyat tersebut.**dasmun