UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Komisi I DPRD Pekanbaru beberapa kali memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra. Masih belum ada persoalan yang menjadi sorotan khusus selama hearing digelar.
Namun Wakil Ketua Komisi I, Krismat Hutagalung tetap ingatkan OPD menggunakan anggaran sesuai peruntukan. Memakai APBD 2023 yang menyentuh masyarakat langsung dan harus diperjuangkan.
"Dari beberapa OPD yang dipanggil tidak ada yang menjadi sorotan khusus. Cuma kami selalu tekankan bahwa untuk penggunaan APBD 2023 mendatang lebih efektif dan efisien," kata Krismat, Rabu (19/10/2022).
Bagi Krismat hingga saat ini masih banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi. Misalnya masalah banjir, sampah, drainase, pendidikan, pelayanan kesehatan ke warga kurang mampu, dan persoalan lainnya.
Ket Foto: Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Krismat Hutagalung (foto/int)
"Tingkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, kita mau hand to hand kerjasama setiap OPD sangat penting, semangat yang ditularkan Penjabat Walikota itulah yang kita sampaikan ke seluruh OPD yang kita undang," katanya.
"Kalau bisa anggaran yang ada dipergunakan secara efektif dan efisien. Lihat kondisi masyarakat yang benar-benar butuh sekali hadirnya pemerintah secara langsung," sebutnya.
Untuk diketahui, tiap Komisi di DPRD Pekanbaru sedang melakukan pembahasan penyusunan R-APBD 2023. Tiap OPD sudah mengajukan rencana awal besaran anggaran yang bakal dimasukkan ke dalam pagu anggaran.
Satpol PP Pekanbaru mengusulkan Rp28 miliar pada Komisi I DPRD Pekanbaru. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk operasional dan pelayanan masyarakat.
"Kita berharap ada penambahan anggaran (Satpol PP) terutama untuk kelengkapan operasional yang perlu didukung dalam rangka penegakan Perda. Ada mobil dinas yang perlu disupport untuk dilakukan perbaikan dan kebutuhan lainnya," tutup Krismat. **Hrc/Adv