UTUSANRIAU.CO. BENGKALIS - Ancaman dari anggota DPRD kabupaten Bengkalis akan melakukan mosi tidak percaya terhadap hasil rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan di bulan Nopember 2023 ke pemerintah daerah kabupaten Bengkalis atau eksekutif menunjukkan ada pro dan kontra di kalangan legislatif.
Sebelumnya Askori, Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan DPRD kabupaten Bengkalis dengan lantang mengatakan rekomendasi yang di tandatangani ketua DPRD tentang pelaksanaan Pilkades 2023 ini bukan keputusan seluruh anggota DPRD kabupaten Bengkalis.
" Dalam waktu 1x24 jam surat tersebut tidak ditarik maka saya akan lakukan mosi tidak percaya," kata Askori disaat menerima perwakilan Forum Komunikasi BPD kecamatan Bantan dan tokoh masyarakat kecamatan Bengkalis di DPRD kabupaten Bengkalis, Senin pagi.(31/01/23).
Atas pernyataan ketua fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan DPRD kabupaten di sore, hari yang sama Ketua DPRD kabupaten Bengkalis dan Komisi 1 melakukan rapat tentang surat rekomendasi pelaksana Pilkades serentak tahun 2023 tersebut.
Kemudian Ketua DPRD H. Khairul Umam menerangkan, “bahwasanya pada rapat lintas komisi DPRD Kabupaten Bengkalis bersama PMD beberapa hari yang lalu terkait pemilihan kepala desa serentak bukan memberikan sebuah kesimpulan atau keputusan tetapi hanya rekomendasi kepada komisi 1 untuk dibahas ke tahapan-tahapan selanjutnya,” ujarnya.
Disini menunjukkan adanya di DPRD kabupaten Bengkalis ada yang setuju pelaksana Pilkades serentak 2023 dan tidak setuju.
Dari surat rekomendasi Ketua DPRD kabupaten Bengkalis yang beredar di masyarakat beberapa hari menunjukkan sebagian besar anggota DPRD kabupaten setuju pelaksana Pilkades serentak tahun ini. Akhirnya di bantah ketua DPRD kabupaten Bengkalis, Khairul Umam itu bukan keputusan resmi DPRD kabupaten Bengkalis.
" Itu bukan keputusan DPRD kalau surat keputusan yang resmi harus di sidang Paripurnakan," ujar Khairul Umam, Selasa.(01/02/23). dihubungi melalui seluler.
Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan DPRD kabupaten Bengkalis, Askori akan mengajak fraksi lainnya untuk menolak pelaksana Pilkades serentak di tahun 2023 ini.
" Sudah ada beberapa Ketua Fraksi di DPRD kabupaten Bengkalis yang ikut dengan kita untuk menandatangani penolakan Pilkades serentak tahun 2023 dan kita berharap tidak dipaksakan penyelenggaraan Pilkades dengan waktu yang singkat ini," kata Askori. **(yulistar)