PEKANBARU,UTUSANRIAU.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera akan memetakan lokasi dan penerima rumah layak huni (RLH). Pemetaan ini penting, agar program Gubernur Riau H Annas Maamun, tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa (BPM Bangdes) Riau, H Daswanto kepada riauplus.com, Jumat (4/7/14) di Pekanbaru. Disebutkan, penerima RLH ini merupakan warga miskin.
"Memang untuk kebijakan rumah layak huni, sudah dialihkan dari Dinas Pekerjaan Umum ke kita. Tapi sebelum melaksanakannya harus dilakukan beberapa kajian, seperti melakukan pemetaan,"katanya.
Daswanto mengatakan, desa yang masuk daerah transmigrasi, mendapatkan bantuan rumah layak huni juga akan diinventarisir. Begitu juga, untuk desa yang termasuk dalam kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.
"Jadi itu semua harus dipetakan, sehingga Desa yang dibantu rumah layak huni tidak bermasalah dikemudian hari. Berapa angka terakhir, sedang kita hitung pada pemetaan. Kalau dipaksakan juga pada APBD perubahan ini dikerjakan juga mungkin tidak terkejar,"jelasnya.
Dalam pemetaan itu kata Daswanto, akan disebutkan beberapa indikator masyarakat penerima rumah layak huni. Hal itu tentunya disinergikan dengan instansi teknis terkait di kabupaten/kota se Riau.
"Tidak semua masyarakat miskin memiliki lahan. Untuk itu, kita akan melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Daerah yang menyediakan lahannya, kita bangun fisiknya,"papar Daswanto.
Lebih jauh Daswanto, dalam proses pemetaan tersebut, pihaknya akan menggandeng akademisi dan instansi terkait, yang memahmi sistem informasi geografis. Hasil pemetaan itu akan disampaikan ke Gubernur Riau, sebagai bahan pertimbangan merealisasikan program tersebut.
"Ini ka draft sedang kita susun. Mudah-mudahan, pekan depan kita akan menyampaikan wacana pemetaan penerima RLH ini ke Pak Gubernur. Jika disetujui, akhir tahun ini pemetaan bisa selesai dilakukan. Kemudian, tahun 2015, baru kita bangun fisiknya,"tutur Daswanto. (RPC)
###