PEKANBARU,UTUSANRIAU.CO -- Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, mengaku kaget atas pelaporan orang tua calon murid SMAN 8 yang merasa di beratkan ketentuan sekolah yang menetapkan uang masuk Rp 6 juta.
Walikota berjanji akan memanggil Kepala Sekolah SMAN 8 dan komite sekolah untuk di mintai informasi. "Informasi akan kita terima, akan kita evaluasi kepala Dinas akan kita coba tanya, apa pertimbangannya mereka menetapkan besaran uang masuk sampai Rp6 juta," ujar Firdaus.
Ia juga menegaskan harusnya kalau sekolah menetapkan pungutan itu harus berdasarkan keputusan bersama orang tua melalui komite. "Yang boleh membuat kebijakan itu hanya komite,tetapi juga harus berdasarkan kesepakatan rapat orang tua," tegasnya.
Kalaupun memang ada aturan bersama untuk pungutan harusnya dalam bentuk subsidi silang, dimana pemberlakuannya tidak boleh merata bagi semua siswa, khususnya bagi yang kurang mampu serta berprestasi kalau perlu di gratiskan.
"Komite harus proporsional jangan disamaratakan bagi yang tidak mampu, mestinya komite bijak, jangan semua diratakan harus ada subsidi silang," sarannya.
Berbicara rincian peruntukan uang yang di patok SMAN 8 tersebut, Wako juga mengkritik keras, pasalnya melanggar aturan dimana sekolah negeri tidak boleh membayar uang pembangunan.
"Uang pembangunan dalam sekolah pemerintah tidak ada, Uang baju juga tidak ada aturan mengharuskan. Tetapi Kalau ada kebijakan sekolah yang boleh membuat kebijakan hanya komite tapi atas dasar kesepakatan dengan orang tua," tambahnya.
Kepala Sekolah SMAN 8 Pekanbaru, Hasnidar, saat di konfirmasi lewat telepon, menyebut bahwa biaya itu sudah disepakati bersama orang tua dalam rapat bersama komite sekolah.
Bahkan kata dia, bilamana orang tua calon siswa merasa keberatan atau tidak sanggup untuk membayar, maka dipersilahkan untuk tidak membayar namun harus membawa surat keterangan miskin.
"Ya, bagi yang tidak mampu, datang melapor ke sekolah, dan komite nanti akan membatu bahkan menggratiskan. Atau buat surat keterangan miskin dari lurah dan tempat tinggal, kami tidak mewajibkan kok." Katanya.(ra)