PELALAWAN, UTUSANRIAU.CO - Bupati Pelalawan, HM Harris meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang telah memiliki hak pilih untuk menyalurkan aspirasinya pada pemungutan suara Capres, Rabu (9/7/2014) besok ke TPS masing-masing.
"Saya harapkan masyarakat jangan berniat untuk tidak nyoblos di Pilpres karena tidak mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Karena, siapa pemimpin yang akan maju dan menang dalam Pilpres ini tergantung kepada kita sendiri. Untuk itu, saya minta dan tegaskan pada seluruh masyarakat di Kabupaten Pelalawan harus menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan Capres-Cawapres yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing demi kemajuan pembangunan Indonesia lima tahun kedepan," terang Harris, Selasa (8/7) kemarin di Pangkalan Kerinci.
Dikatakan, dengan ikut melakukan pencoblosan atau tidak memilih golongan putih (golput), maka ini adalah sebagai bentuk pengabdiannya selaku warga masyarakat demi kemajuan pembangunan negara Indonesia khususnya kabupaten Pelalawan provinsi Riau kedepannya.
Harris mengatakan bahwa dirinya mengharapkan agar masyarakat dapat memilih capres-cawapres yang memiliki visi dan misi untuk kemajuan pembangunan Indonesi, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya kabupaten Pelalawan provinsi Riau.
"Jadi, pilihlah calon pemimpin Indonesia yang berkualitas dan benar-benar mampu memimpin Negara kita tercinta ini, dengan memahami visi dan misinya demi kemajuan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat. Dan saya tentunya sangat percaya bahwa masyarakat Kabupaten Pelalawan telah mengetahui dan menilai pemimpin yang cerdas, sehingga mampu memilih siapa yang dinilai layak," ujar Ketua Tim Koalisi Merah Putih pemenangan Prabowo - Hatta Pelalawan ini.
Selain meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam presiden, Bupati Pelalawan juga meminta agar para PNS dan perangkat desa tidak terlibat dalam politik praktis serta adanya tindakan-tindakan yang bisa menciptakan timbulnya isu negatif. Pasalnya, PNS adalah aparatur negara yang kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah dan harus bertindak netral serta disiplin.
"Ya, aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah adalah panutan dan teladan bagi masyarakat untuk menjaga keamanan dan
kenyamanan daerahnya masing-masing termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi, bila ada oknum aparatur yang terlibat politik praktis, maka akan diberikan tindakan disipiln dan sanksi tegas sehingga ada efek jera. Karena PNS memang tidak dibenarkan dan dilarang keras para PNS untuk ikut terlibat dalam politik praktis," tutupnya. (ur2)