UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Riau H.Boby Rachmat membuka pemagangan dalam negeri tahun 2024 di Cytitel Hotel Pekanbaru , Kamis Kamis (29/08/2024).
Dalam sambutannya, Boby menyampaikan tiga hal yang menjadi prioritas dalam pemagangan, yaitu peserta, perusahaan, dan mentor.
Tiga prioritas tersebut menjadi salah satu keunggulan dari program magang, terutama mentor. Karena dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para peserta magang. Prioritas selanjutanya adalah program magang harus sejalan dengan kebutuhan, baik di dunia usaha maupun di dunia industri.
“Inilah yang harus kita prioritaskan, supaya cepat dan tepat dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka,” kata Boby.
Ket Foto : Direktur Bina Penyelanggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan (Binalavogan) Kementrian Ketenagakerjaan RI diwakili oleh Niken Dwijayanti menyerahkan tanda Peserta Pelatihan /foto Nakertrans Riau.
Boby berharap, program magang dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan target 70 persen. Apabila tidak memenuhi target, maka akan ada evaluasi dari Kemnaker. Ia juga menekankan untuk terus berinovasi dalam pelaksanaan magang. Sehingga nanti bisa menyeimbangkan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri.
“Kalau tidak seimbang dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, artinya lebih banyak yang tidak bekerja daripada bekerja,” ujarnya.
Boby berpesan kepada para peserta untuk serius dan tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti program magang. Ada banyak ilmu yang bisa diambil dari perusahaan, karena perusahaan yang ada dalam kegiatan magang kali ini bukanlah perusahaan baru. Melainkan perusahaan yang sudah punya banyak pengalaman di dunia industri.
Nantinya, Disnaker Provinsi Riau akan melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap. Supaya target 70 persen dari kementerian dapat tercapai.
“Penting bagi kita untuk berkolaborasi apa yang jadi kebutuhan dari industri. Itu yang kita persiapkan. Semuanya harus berdasarkan analisis kebutuhan. Berapa kebutuhan, berapa kemampuan daerah, seperti APBD untuk melaksanakan kegiatan. Kalau tidak ke APBN. Ada kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan dunia industri,” tutur Boby.
Kolaborasi dari semua pihak juga sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat, cerdas, terampil, adapif, kreatif, inovatif, dan bermatabat serta dapat mengurangi pengangguran. Hal ini disampaikan Direktur Bina Penyelanggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan (Binalavogan) Kementrian Ketenagakerjaan RI diwakili oleh Niken Dwijayanti.
“Masalah ketenagakerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh Kemnaker saja, melainkan perlu kolaborasi antara pelaku usaha dan dunia industri,” ujarnya.
Lebih lanjut Niken menyampaikan program magang bermanfaat untuk perusahaan. Perusahaan bisa mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan siap kerja dari peserta magang. Karena sudah memahami budaya kerja di perusahaan sehingga tidak mengalami culture shock.
Saat ini, Kemnaker telah mengerahkan anggaran ke seluruh provinsi untuk program magang, termasuk di riau. Harapannya, seluruh stakeholder dapat melaksanakan pemagangan. “Dalam penyelanggaran tidak hanya diarahkan sebagai pekerja, melainkan juga dapat sebagai pencipta lapangan kerja,” kata Niken.
Ketua (FKJP) Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Riau Muhammad Ridwan mengucapkan terimakasih atas kerjasama Disnaker trans Riau dengan FKJP Riau, dengan ada nya Pemagangan mampu mengurangi penganguran , peganganagn ini dalam rangka menciptakan tenaga kerja yg profesional dan siap kerja.
Ket foto : Ketua (FKJP) Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Riau Muhammad Ridwan saat memberikan Arahan .
Ridwan Berharap para peserta pemagangan yang berasal dari perusahan betul betul mengikuti kegiatan pemagangan ini sehingga mendapat tenaga yang terampil dan siap bekerja. Dengan adanya sinergi adisnakertrans Riau dengan FKJP Riau mampu para peserta menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap di butuhkan di tempat perusahaannya. Semoga kedepan para peserta Pemagangan ini pesertanya ini lebih banyak dan Tingkat pengangguran di Riau berkurang, ungkap M. Ridwan.
.jpg)
Ket Foto : kepala BPJS Panam Rusdian Tezi saat memberikan arahan
Selanjutnya, kepala BPJS Panam Rusdian Tezi mengatakan Kewajiban Perusahaan sesuai UU No. 24 Tahun 2011 Terkait BPJS KesehatanUndang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan para pekerja sebagai peserta program kesehatan milik pemerintah.
Semua pekerja, mulai dari karyawan tetap, pekerja lepas, dan pekerja asing yang telah bekerja selama minimal 6 bulan di Indonesia juga termasuk sebagai pegawai yang wajib diberikan tunjangan jaminan kesehatan BPJS. Jadi Semua Pekerja wajib masuk BPJS , ungkap Tezy. ***Red/