UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Kadisnakertrans Riau H. Boby Rachmat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) untuk monitoring dan evaluasi sekaligus penyusunan rencana tahun 2025.
FGD yang di laksanakan di RM Soeltan jalan Ronggo Warsito Pekanbaru di taja
Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sumbar, Riau Kepri. Turut di hadiri Sekretaris Disnakertrans riau Heru Haryo Prayitno, Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Riau HM. Yunus dan kasi dan seluruh Pejabat Fungsional Disnakertrans Riau, Kepala BPKAD Riau di Wakili Sekretaris, dan Perwakilan dari Bappeda Riau.
Tampak juga Wakil Direktur BPJS Sumbar Riau Kepri Helena, Kepala Bpjs ketenagakerjaan panam dan kepala BPJS Ketenaga kerjaan Kota Pekanbaru.
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau Boby Rachmat ketika di wawancara mengatakan, Jumlah angkatan kerja yang terlindungi sudah 48 persen sejak 3 tahun terakhir. Namun, ia berharap dapat mencapai target 65 persen dengan berbagai program dan kegiatan.
.jpg)
“Harapan ke depan semoga kita semakin meningkatkan koordinasi, komunikasi, bahkan kolaborasi untuk mensejahterakan dan melindungi masyarakat Provinsi Riau," ujar Boby.
Pada tahun 2024, Provinsi Riau telah mendapatkan anugerah penghargaan Papitrana dan Pemerintah Pusat atas capaian kinerja.
Namun, Boby tetap mengharapkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan mingguan, bulanan, tnwulan, dan tahunan bisa menggambarkan rencana kerja untuk tahun 2025.
Tujuannya agar dapat mempertahankan Panitrama yang sudah didapat pada tahun ini, "mudah-mudahan, Dinaskertrans bisa meningkatkan coverage untuk masyarakat Provinsi Riau melalui pengembangan Pulutketan."
Boby mengatakan, saat ini nama Pulut Ketan telah sudah dikenal masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Riau saja, tapi juga di Provinsi lain. Ia berharap kedepannya Pulut Ketan bukan menjadi produk dani Riau saja, melainkan bisa jadi produk nasional.
Sedangkan Kepala BPJS Sumbar Riau Kepri Eko Yuyulianda saat di wawancara Utusanriau.co menyampaikan, pihaknya mengundang stakeholder, Pemerintah Provinsi Riau sebagai instansi yang berperan penting untuk tenaga kerja melalui Bappeda dan BPKAD.
Adapun tujuan FGD kal ini untuk mengevaluasi dan monitoring kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau selama tahun 2024.
Sehingga pencapaian pada tahun ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran sekaligus bisa menentukan strategi untuk tahun 2025.
"Pada tahun 2024, per kantor wilayah, kita ditargetkan 2,6 juta pekerja menjadi peserta aktif Capaian sampai hari ini ada di angka 2,4 juta, 1,4 juta ada di Provinsi Riau,” kata Eko.
Eko menyelaskan, terdapat banyak kategori pekerja rentan di Riau, berkisar di angka 300 ribu Angka tersebut dinilai masih fluktuatif karena ada pekerja rentan sudah tidak bekerja. Maka, pembaruan data dilakukan setiap 3 bulan.
Eko berharap, setiap perusahaan yang berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat mendaftarkan seluruh pekerjanya “Seluruh pekerja didaftarkan menggunakan gaji yang diterima karena berpengaruh ke pembayaran santunan apabila mengalami risiko santunan sosial,” tutur Eko.
Perusahaan juga diharapkan untuk peduli terhadap ekosistemnya. Agar pihak pihak yang menjadi subcore dapat mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, pungkasnya mengakhiri. **red