UTUSAN RIAU. CO - Forum Perangkat daerah dan Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 resmi dibuka. Dalam acara ini, Gubernur Riau diwakili oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkifli Syukur untuk membuka acara. Dalam sambutannya, Zulkifli menyampaikan, Gubernur Riau menyambut baik penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.
“Forum Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun koordinasi dan memberikan informasi, sekaligus menciptakan keterpaduan, dan kerja sama dalam mewujudkan pembangunan daerah, terutama dalam urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,” kata Zulkifli, Kamis (17/04/2025) saat membuka Forum perangkat Daerah dan Penyusunan Restra Disnakertrans Riau di Ruang Rapat Parlaungan Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Riau Jl. Gajah Mada no.200 Pekanbaru.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau memiliki sejumlah sasaran strategis. Pertama, meningkatnya kesempatan kerja. Kedua, meningkatnya perlindungan tenaga kerja. Dan ketiga, penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi.
Ket Foto : Kadisnakertrans Riau H.Boby Rachmat saat Menyampaikan kata Laporannya.
Berdasarkan data Pemerintah Pronvinsi Riau, saat ini pembangunan ketenagakerjaan di Riau sudah on the track. Melihat dari indikator jumlah angkatan kerja tahun 2024 sejumlah 3,28 juta orang dengan penduduk bekerja sebanyak 3,15 juta orang.
“Hal ini mengartikan angka pengangguran sejumlah 121,36 ribu orang atau setara 3,70 persen tingkat pengangguran terbuka. Maka dibutuhkan penyiapan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengatasi penambahan angka pengangguran” ucap Zulkifli.
Pada tahun 2025, Zulkifli sampaikan, pemerintah daerah memiliki sejumlah pekerjaan rumah bersama untuk merancang program terpadu dalam menurunkan angka pengangguran, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, serta menyelesaikan permasalahan ketransmigrasian. Selain itu juga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Gubernur Riau, ada empat aspek utama yang perlu mendapat perhatian utama dalam penyerapan angkatan kerja. Pertama, pertumbuhan angkatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan dunia industri atau kesempatan kerja. Kedua, belum terserapnya angkatan kerja, sebab calon tenaga kerja belum terhubung dengan dunia industri. Ketiga, perkembangan teknologi informasi akan menggeser peluang kerja. Keempat, perlu adanya link and match dalam mempersiapkan calon tenag kerja agar memenuhi tren industri terkini.
“Mengurangi pengangguran dapat dilakukan dengan membangun pola dalam menyiapkan lapangan kerja, seperti dengan mendorong UMKM dan IKM,” kata Gubernur Riau.
Selain mendorong pertumbuhan industri menengah dan besar, perlu juga dipersiapkan program pendampingan atau pelatihan bagi calon tenaga kerja yang diarahkan untuk mewujudkan kewirausahaan mandiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Disnakertrans mempunyai program unggulan. Yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi yang dilakukan secara terintegrasi. Program ini melibatkan seluruh stakeholders, mulai dari lingkungan BLK hingga dunia industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Terkait program pemagangan ke luar negeri, saat ini program magang ke Jepang semakin populer. Dibuktikan dengan jumlah peserta yang mengikuti rekrutmen dan seleksi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 26 orang.
“Harapan ke depan, Disnakertrans Provinsi Riau terus berkembang dalam menjalankan tugasnya. Terus meningkatkan skill dan pelatihan dalam dan luar negeri bagi angkatan kerja dengan sinergitas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, untuk mewujudkan Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis,” ucap Gubernur Riau.
Forum Perangkat Daerah berlangsung pada 17 April 2025 di Ruang Rapat Parlaungan Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Riau Jl. Gajah Mada no.200 Pekanbaru peserta yang terdiri dari kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kabupaten/kota, keapal badan perencanaan pembangunan derah kabupaten/kota, kepala instansi vertikal mitra kerja ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Riau, serta pejabat struktural/fungsional dan pelaksana lingkup dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Riau.
Kadisnakertrans Provinsi Riau H Boby Rachmat mejelaskan, Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dunia usaha (pemangku kepentingan), dan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah.
“Forum inj sebagai perwujudan pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD), dan pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi,” kata Boby.
Lebih lanjut ia sampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu, Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah. Kemudian Surat Edaran Gubernur Riau Nomor. 0007.7.2.4/SE/ BAPPEDA/2025/1198 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dan, Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor. 000.7.2.4/ Bappeda/2025/1199 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025.
Ket Foto: Asisten 1 Setdaprov Riau H. Zulkifli Syukur di Dampingi Kadisnakertrans Riau saat menyaksikan Penandatanganan.
Boby juga menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam guna mengoptimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.
“Nantinya Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi hasil forum Perangkat Daerah provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD provinsi,” kata Boby.
Hadir dalam. Kegiatan itu, Kepala Bapeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kadisos Riau, Kadisperindag dan UMKM Riau, Kepala Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Riau, Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov Riau, Kepala Dinas PTPH Prov Riau, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Kadis LHK Riau, Kepala Balai Latihan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI-Riau, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri, Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Ketua Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Provinsi Riau dan Ketua APINDO Provinsi Riau. ** Red/no