Pekanbaru, utusanriau.co - Bekerjasama dengan Biro Humas Setdaprov Riau, Wartawan Pemerintah Provinsi Riau (WPR) menggelar WPR award 2014. Ini dilakukan untuk mengapresiasi dan melihat tingkat keterbukaan instansi pemerintahan dalam mendukung kinerja jurnalistik khususnya dilingkungan Pemprov Riau.
Kepada wartawan, Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Fahmizal mengatakan, kegiatan tersebut memiliki substansi positif dalam mendukung transparansi informasi publik yang sudah diatur undang-undang. "Kita menyambut baik rencana wartawan dari berbagai media yang sehari-hari meliput kegiatan di lingkungan Pemprov Riau yang akan menyelenggarakan WPR Award 2014," kata Fahmi, Kamis (06/02/14) dikantornya.
Fahmi menyebut kegiatan yang dilaksanakan WPR dan Humas Riau ini sangat sejalan dengan keterbukaan informasi publik, sudah menjadi produk hukum yang sudah diundangkan dan telah berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Selain itu, dalam ketentuan tersebut, instansi pemerintahan berkewajiban membuka akses untuk informasi publik. "Jadi tidak tepat jika masih ada pejabat-pejabat pemerintahan yang tertutup atau bahkan menghindar dari media," tegas Fahmi.
Ditanya mengenai mekanisme penilai WPR award, dia mengatakan pihak Pemerintah dalam hal ini tidak akan mengintervensi. Pasalnya, yang memberikan penilaian adalah seluruh anggota wartawan yang bertugas di lingkungan Pemprov Riau. Wartawan tersebut terdiri dari wartawan media cetak, media elektronik dan online yang sehari-hari bertugas mencari informasi di seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Riau.
"Nanti hasil penilaian itu akan disampaikan secara langsung oleh Penjabat Gubernur Riau bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau ke pejabat bersangkutan pada saat upacara rutin. Sehingga dapat menjadi motivasi agar dapat mendukung good dan clean governance yang transparan dan akuntable,"imbuh Fahmi.
Sementara, Ketua WPR Mario Kizas mengetakan, WPR award 2014 akan diberikan kepada pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau dengan empat kategori. Yakni, pejabat yang kooperatif dan profesional, pejabat no coment, pejabat terpavorit dan pejabat yang kontroversi. Empat kategori tersebut, menurutnya sudah mendapat persetujuan pihak Humas dan diharapkan dapat menjadi cambuk bagi pejabat agar lebih terbuka kepada publik.
"Kegiatan ini lebih kepada penilaian yang dilakukan para kawan-kawan dalam melihat seperti apa para pejabat khususnya esselon II dilingkungan Pemprov Riau dalam memberikan informasi kepada mereka saat melakukan tugas jurnalistiknya, dan tentunya ini juga hendaknya bisa dijadikan alat ukur oleh pempin Riau kedepan dalam memilih pejabat esselon II," pungkasnya. (ris)